Tangerang –
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menutup tembok laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang. Puasa ini merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Jenderal Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono mengatakan penutupan laut yang melintasi perairan 6 kota tersebut merupakan perintah Prabowo kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono. . Kemudian perintah tersebut dibawakan kepadanya dengan cara berpuasa.
“Iya ini sudah viral dan sudah diperintah oleh Presiden, tadi pagi saya disuruh Pak Menteri langsung melakukan stempel, agar negara tidak rugi, saya ulangi lagi agar negara tidak rugi,” ujarnya. seorang pria. yang kerap disapa Ipunk usai disegel, Tangerang, China (9/1/2024).
Ipunk menjelaskan, pemasangan ini dilakukan karena pemasangan pagar laut tidak mendapat persetujuan Koordinasi Kegiatan Pemanfaatan Ruang Maritim (PKKPRL). Selain itu, pagar laut juga membuat bingung para nelayan karena mengganggu akses ke laut.
“Dari siang hingga sore ini kami menutup laut yang masuknya virus HIV dan ternyata kami mewawancarai sejumlah nelayan yang membuat onar, kami periksa pagar KKP dan tidak ditemukan PKKPRL, lalu kami diberi izin. itu tidak ada disana,” jelas Ipunk.
Ipunk menegaskan, laut tidak boleh diberi pagar seperti itu karena mengganggu navigasi. Ia terus mengatakan bahwa ia akan mencari tahu siapa pemiliknya. Mereka bahkan tak segan-segan mengenakan denda jika ditemukan seorang pemain anggar ulung.
Ia pun memberi waktu 20 hari jika pemiliknya tidak melepas pagar tersebut. Jika pagar tidak dilepas dalam waktu yang ditentukan, pihak yang akan memasang pagar tersebut.
“Tentu saja akan ada pungutan macam-macam karena negara ini punya undang-undang, kami tidak boleh melakukan hal-hal ilegal di mana pun, jadi 7 kilometer kami sudah melakukan pemeriksaan, dan kami sampaikan kepada mereka bahwa yang bertanggung jawab belum ditemukan. Berikutnya lho, di penghujung tahun kita dapat, “Keadaannya sudah mencapai level ini. Kita harus menutupnya dan melakukan tekanan pemerintah ini. Dalam hal ini kita akan menghentikannya, jangan datang dan membangun lagi. pagar di sana, lalu kita beri waktu 20 hari untuk menyelesaikannya, baru kita setara,” kata Ipunk. (acd/acd)