Jakarta –
Kementerian Koperasi (Kemenkop) mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 10 triliun pada Jumat (1/3/2025) seusai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor.
Anggarannya masuk ke Lembaga Pengelola Modal Kerja (LPDB).
“Rp 10 triliun telah dialokasikan untuk Lembaga Pengelola Modal Kerja (LPDB). Sekarang ada Rp 6,8 triliun. Jadi ada staf baru. Tadi sudah saya sampaikan, Pak Presiden tidak main-main, beliau memang sangat perhatian, beliau sangat perhatian terhadap koperasi.” kata Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi, Jakarta, Jumat (03/01/2025).
Budi Aryeh mengaku sepakat dengan Dirjen LPDB-KUMKM Supomo untuk mengalokasikan dana tambahan untuk mobilisasi sektor riil.
Anggaran tambahan juga dialokasikan secara berkala.
“Utamanya secara sektoral, nanti saya akan sampaikan kepada Dirut LPDB untuk menggerakkan sektor riil,” jelasnya.
“Itu presiden, bukan dana tambahan, itu modal kerja yang dikelola LPDB, lembaga pengelola modal kerja. Sehingga kita bisa memiliki tambahan dana untuk memberikan pinjaman dan mendorong pinjaman koperasi, lanjut Budi Aryeh.
Budi Ari menambahkan, tambahan dana ini juga diberikan untuk mendukung Program Makan Gratis (MBG) yang khususnya bergerak di sektor riil.
Saat ini MBG Kemenkop sendiri telah melaksanakan pilot project di enam wilayah antara lain Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bandung, Sulawesi Tengah.
“MBG kami melaksanakan pilot project di 6 wilayah, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bandung, Sulawesi Tengah. Ada 6 lokasi yang kami lakukan pengujian. Dengan dana LPDB kita bisa menggairahkan sektor riil,” ujarnya. dikatakan (jam/jam)