Batavia –
Pemerintahan Raaka yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto-Gibran yang gemuk dan booming diyakini akan menghambat target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Pasalnya, banyaknya aturan yang perlu disesuaikan sehingga program yang ada tidak bisa dipercepat dari awal.
Prabow menunjuk 109 menteri dan wakil menteri. Jumlah menteri yang diusung Prabowo tercatat 48 orang, atau lebih banyak 34 orang dibandingkan Presiden Joko Widodo yang berjumlah 34 orang.
“Sebelum kabinet dipasang, saya optimistis efisiensi 8% dalam 5 tahun. Tapi begitu kabinet terbentuk dan keanggotaannya melebihi 100 orang, saya katakan visinya adalah pertumbuhan 8%. kata Ekonom Indif Ariyo DP Irhamna dalam diskusi virtual. , Senin (23/12/2024).
Ia menambahkan: “Karena ini kabinet, dengan jumlah divisi yang banyak, pemerintah tidak akan bisa memasang gas pada awalnya. Jadi banyak penyesuaian peraturan yang harus disesuaikan oleh pemerintah sebelumnya.”
Jokowi sebelumnya membentuk Dewan Sumber Daya Air Nasional di bawah kepemimpinan Menteri Koordinator Kelautan dan Perikanan. Namun Kementerian yang dikoordinasikan Marves sudah tidak ada sehingga harus diselaraskan terlebih dahulu dengan peraturan presiden yang mengaturnya. Alhasil, timbul saling harapan antar kementerian/lembaga.
Saat itu, Argentina dan Vietnam membandingkan stok mereka. Hal ini dinilai positif di dunia dan berdampak positif terhadap perekonomian.
Pada tahun 2023, Argentina yang terpuruk mulai pulih akibat reformasi birokrasi. Presiden baru Argentina, Javier Mile, mengurangi jumlah menteri dari 19 menjadi 8 orang.
“Argentina punya presiden baru pada tahun 2023, dan ini sangat aneh. . gerakan di Argentina, dan yang lainnya adalah reformasi formal.”
Menurut reformasi resmi, hal ini juga memberikan kepercayaan kepada investor. Menurutnya, langkah Argentina kini diikuti oleh berbagai negara, termasuk Amerika Serikat.
Presiden terpilih Donald Trump telah menunjuk bos Tesla Elon Musk untuk memimpin Dewan Efisiensi Pemerintah. Hal ini dikatakan bertujuan untuk mengurangi biaya dan birokrasi yang tidak efisien di Amerika Serikat.
“Tidak hanya di AS, tapi juga di negara tetangga, kita semua tahu bahwa Vietnam baru-baru ini mengurangi pajak pertambahan nilai, mengurangi jumlah pemerintahan dan kementerian serta ASNnya. Jadi ini tren baru, tapi kita sudah kenal Prabow. “Seharusnya pemerintah menambah jumlah kementerian, bukan menguranginya,” ujarnya.
Di sisi lain, tantangan pencapaian tujuan perekonomian juga datang dari kemampuan pemerintah dalam berinvestasi. INDEF Kepala Pusat Ekonomi Syariah Dr. Handi Reza dari Indonesia membutuhkan investasi sebesar 13-14 triliun dolar dalam 5 tahun ke depan.
Artinya pertumbuhan investasi seharusnya mencapai 11-19%, bukan hanya 5-6%. Dana ini nantinya akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 30%.
“Kalau jumlahnya mencapai Rp 13-14 triliun, seharusnya target pertumbuhannya 11-19%,” tutupnya. “Ini tidak bisa hanya berupa peningkatan investasi sebesar 5-6%. (gambar / gambar)