Jakarta —
Impor susu di Indonesia meningkat signifikan karena rendahnya produksi dalam negeri dan bebas bea masuk yaitu 0%. Menyikapi hal tersebut, Menteri Koperasi (MENCOP) Budi Ari Setadi mengatakan pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Impor (Satyagas) bersama Kementerian Pemberdayaan (Kemenko PM).
Budi menjelaskan, untuk mengatasi kondisi tersebut, pihaknya tidak hanya memperbaiki fasilitas dan meningkatkan produksi lokal, tetapi juga membatasi impor susu. Saat ini, impor susu dari banyak negara sudah bebas pajak, sehingga partai telah membentuk kelompok kerja impor bersama Kementerian Koordinator Perdana Menteri.
Terkait pajak bea masuk impor, kami telah membentuk kelompok kerja Impor di Kementerian Koordinator dan Kementerian Koordinator Kebudayaan Masyarakat. “Jangan kita perbaiki dari segi kelembagaan, produksi, tapi juga pembatasan (impor),” kata Budi Ari. Senin (9/12/2024) Cuplikan Youtube Rapat Kerja Bersama Komite IV DPD RI dengan DPD RI.
Dia menjelaskan, dengan bantuan gugus tugas impor ini, tarif bea masuk akan kompetitif sehingga tercipta perdagangan yang adil. Ia menekankan, pemerintah harus melindungi industri dalam negeri dengan tidak membanjiri negara dengan impor.
“Makanya kita dukung satgas impor ini untuk menciptakan tarif yang lebih baik, kompetitif. Karena saya percaya perdagangan bebas, tidak ada yang namanya perdagangan bebas, itu perdagangan yang adil, perdagangan yang adil. Karena kita juga harus melindungi produk kita. Jika kita akan “mengimpor Banjir terus berlanjut. “Kami ingin menyasar UKM khususnya tekstil dan lain-lain,” jelas Budi.
Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi (Piala Wanita) Ferri Julianto mengatakan, alasan pembuangan susu yang dilakukan peternak sapi Boilali adalah karena produksi susunya tidak dimanfaatkan oleh industri susu. Sebab, industri susu diberi peluang untuk mengimpor susu bubuk sapi dari luar negeri.
“Karena susu peternak atau koperasi dibuang karena tidak diserap oleh industri susu. Industri susu berpeluang menggunakan bahan baku susu bubuk impor yang jumlahnya 3,7 juta ton. Soalnya koperasi, peternak sapi perah” Tidak ada alternatif lain,” katanya.
Dia menegaskan, impor susu sapi harus dikurangi. Untuk itu, timnya bersama Kementerian Koordinator PM baru-baru ini merevisi kebijakan impor yang berdampak pada masyarakat.
“Memang impor harus dibatasi, makanya kemarin Kantor Perdana Menteri di Kementerian Koordinator harus mengkritisi peraturan impor apa pun yang berdampak nyata bagi masyarakat. Ada ribuan kebijakan impor yang berdampak besar bagi masyarakat. Jadi, kita mungkin punya program yang terbaik. “Kalau kita ngomong keras-keras tentang program, kita kalah bersaing dengan mereka,” jelas Perry.
Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Ketenagalistrikan Masyarakat (Kemenko PM) akan membentuk Satgas Impor. Tujuan dari gugus tugas ini adalah untuk memantau barang-barang yang masuk ke Indonesia yang dapat mengganggu UKM.
Menteri Koordinator dengan Perdana Menteri Muhmin Iskandar alias Chak Emin mengatakan, “Kami sedang membentuk kelompok kerja untuk mengusulkan kepada Presiden perubahan peraturan impor barang, pengawasan agar produksi lokal khususnya UKM bisa kebanjiran impor. Dalam jumpa pers di kantornya, Selasa (3/12/2024), dikutip detiknews.
Dia menjelaskan, pembentukan kelompok kerja ini juga akan melakukan peninjauan peraturan terkait masalah impor. Ia menjelaskan, kelompok kerja tersebut akan dipimpin langsung oleh Wakil Perdana Menteri di Kementerian Koordinator. (Diberi)