Jakarta –
Presiden Prabowo Subiano meminta BUMN bekerjasama mempercepat pelaksanaan Program Pangan Gratis (MBG) di berbagai sektor untuk meningkatkan jumlah penerima manfaat.
Hal itu diungkapkan Wakil Menteri BUMN Aminuddin Maruf usai menyaksikan pelaksanaan MBG di Dinas Pengolahan Makanan (SPPG) Krug, Provinsi Tangerang, Selasa (22/1/2025).
Dimana Kementerian BUMN akan membentuk Project Management Office (PMO) bagi BUMN yang bersangkutan, untuk membenahi tugas dan tanggung jawab serta definisi bidangnya masing-masing.
Kementerian BUMN dan beberapa direksi serta komisaris BUMN sepakat untuk mendukung program MBG khususnya di daerah, kata Wakil Menteri BUMN Aminuddin Maruf dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/1). .
Dalam kunjungannya itu, Amin menyerahkan PT kepada para pejabat. PERTAMINA (PERSERO), Pt. PLN (Persero), PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), dan PT. Pos Indonesia. Kunjungan tersebut memberikan pemahaman menyeluruh mengenai penerapan MBG, mulai dari penyiapan bahan dasar makanan, pengemasan hingga pendistribusiannya ke berbagai sekolah.
“Hari ini kita melihat dapur MBG yang sangat modern. Nanti kita siapkan pilot kitchen project agar BUMN bisa menjadi contoh pemasangan dapur di kawasan tersebut,” demikian penjelasan Amin.
Amin mengatakan saat ini Kementerian BUMN masih dalam proses pengembangan format PMO untuk menentukan dukungan paling praktis untuk mendukung program MBG.
Kementerian BUMN juga mengamanatkan aset berupa bangunan dan tanah yang dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan MBG.
“Pertamina akan berusaha fokus membantu ketersediaan pasokan gas untuk dapur, misalnya untuk menjamin keamanan listrik di dapur atau PLN. Telkom adalah bagian dari ekosistem digital. Yang pasti semua orang bekerja sama sesuai bidangnya. “, kata Amin.
Sementara itu, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati mengatakan, rencana BUMN dan sejumlah kementerian BUMN merupakan jawaban atas keinginan Presiden Prabowo Subiano untuk mempercepat kinerja program MBG.
Hal serupa juga bisa dilakukan oleh kepala daerah, kata Adita. Mereka dapat menggunakan sumber daya dari APBD mereka untuk bermitra atau mendukung program MBG.
“Pemerintahan dalam Kementerian Dalam Negeri. Hal serupa juga terjadi pada program pemantauan sekolah yang merupakan tanggung jawab Kementerian Pendidikan. Tentu saja, kerja sama apa pun dihargai asalkan praktis. Administrasi. dan Aturan,” kata Adita.
Adita menegaskan, langkah awal implementasi program MBG menggunakan APBN sebesar 71 triliun untuk tahun 2025.
Saat ini terdapat 238 dapur SPPG atau MBG yang beroperasi di 31 negara. Sasarannya semakin bertambah setiap harinya, mulai dari anak sekolah (PAUD hingga SMK dan SLB), ibu hamil, ibu menyusui, dan anak kecil. Memasuki minggu ketiga sejak 6 Januari, MBG sudah menjangkau lebih dari 650 penerima. MENERIMA MANFAAT
Sebelumnya, bersama jemaah, pada 17 Januari lalu, Presiden memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta tentang percepatan pelaksanaan program MBG.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden menekankan pentingnya koordinasi semua sektor dalam operasional program MBG. Presiden berupaya untuk mempercepat program MBG agar seluruh anak Indonesia dapat mengakses pangan bergizi. (jam/jam)