Jakarta –
Badan Makanan Nasional mengatakan bahwa distribusi bantuan beras dan stabilitas stabilitas beras murah pada harga makanan (SPHP) ditangguhkan. Langkah ini diambil untuk menahan harga benih sehingga tidak ada Plumet.
Pada audiensi dengan kepala Kepala Badan Makanan Nasional, Kepala Badan Makanan Nasional Arif Prasato dll. Kata, “Dalam dua bulan ini, untuk SPHP dan bantuan pangan untuk sementara dihapuskan. Karena jika kita berada di pasar jika di sini Banjir dipertahankan, biaya benih makanan tidak akan meningkat, “sebagai kepala Badan Makanan Nasional, kepada audiensi dengan rumah di rumah. Perwakilan Komisi IV, Selasa (4/2/2025).
Arief menjelaskan langkah -langkah untuk memegang nilai hulu, yang berarti petani, mengingat bahwa tanaman akan segera dimulai. Terutama saat ini harga benih di beberapa daerah masih di bawah harga akuisisi pemerintah (HPP) sebesar Rp 6.500/kg.
Dia berkata, “Oleh karena itu, berayun hulu dan hilir, jelas sama dengan pemerintah dan keseimbangan ini dilindungi. Inflasi kita adalah yang terbaik sejak 1956, di sisi lain kita harus meningkatkan kesejahteraan pada petani,” jelasnya.
Pernyataan yang sama juga ditargetkan oleh distribusi bantuan makanan dan beras SPHP oleh direktur Perm Bulog Vahu Superrono, yang ditetapkan selama 6 bulan untuk 2025, sementara ditunda.
“Selama 6 bulan ke depan sementara bantuan makanan tidak diberikan untuk menjaga stabilitas dengan mengorbankan gandum,” jelasnya.
Bullogue sekarang ditugaskan untuk menyerap biaya 3 juta ton beras. Target ini dibuat selama periode tanaman.
Sebelumnya, dia tahu bahwa bantuan Rice dan SPHP Food akan terungkap selama enam bulan pada tahun 2025. Dia mengatakan oleh Aya dalam pernyataan tertulis yang dikutip pada hari Selasa (12/31/2024).
“Alhamadulillah, Presiden Shri Prabovo diberkati atas bantuan makanan dalam beras selama 6 bulan 2025. Jadi Januari, lalu Februari. Lalu sebulan lagi, kemudian sebulan lagi, kemudian bulan disesuaikan,” kata Arf.
Arif mengatakan partainya siap untuk mendistribusikan bantuan makanan (PBP) dengan harga 960 ribu ton 16 juta penerima beras pada tahun 2025 selama enam bulan. Ini adalah bagian dari paket kebijakan ekonomi dan mempengaruhi lebih sedikit orang.
“Kami memahami bahwa untuk membantu memakan nasi pada tahun 2025, pemerintah terus mengintensifkan basis data PBP. Di dalamnya mereka adalah orang tua,” jelas Arf.
Lihat juga