Jakarta –
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan bahwa hanya setengah dari total anggaran untuk bantuan sosial (Bansos) di tujuan adalah 500 triliun rp. Ini telah menjadi salah satu tantangan dalam efektivitas Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) dalam lima tahun terakhir.
“Dalam lima tahun terakhir saya melihat diri saya sendiri bagaimana keefektifan program perlindungan sosial adalah tantangan utama. Dari seluruh Rp. 500 triliun RP, anggaran bantuan sosial, hanya setengah yang benar -benar tangan yang sah,” Luhut “mengutip” dari “dari Akun Instagram @luhut.pandjaitan, Jumat (7/2/2025).
Luhut menunjukkan bahwa tujuan itu disebabkan oleh berbagai hal, mis. B. Data data ganda, penerima yang tidak memenuhi persyaratan, kepada masyarakat yang tidak memiliki nomor identifikasi populasi (NIK). Untuk alasan ini, Luhut bertemu dengan kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti untuk memulihkan dan meningkatkan distribusi bantuan sosial saat ini.
Selama pertemuan, Luhut mengatakan bahwa pemerintah melakukan transformasi besar dengan mendigitalkan bantuan sosial dan memastikan bahwa setiap kesejahteraan sosial sangat baik untuk tujuan, justru jumlah yang tepat dan justru manfaatnya.
“Langkah pertama adalah membangun data sosial dan terintegrasi secara ekonomi (DTSEN) yang mengintegrasikan tiga pengucilan utama untuk database kepala menjadi lebih akurat.
Luhut menjelaskan bahwa pemerintah juga menyinkronkan data dengan program perlindungan sosial lainnya seperti bantuan makanan, subsidi listrik dan LPG. Upaya -upaya ini adalah bagian dari pemerintahan digital, ekosistem GovTech, yang harus diselesaikan pada 17 Agustus.
“Kami bekerja keras sehingga sistem ini menjadi solusi jangka panjang untuk memastikan bahwa Bansos benar -benar membantu yang membutuhkan, tanpa kebocoran dan tanpa penyimpangan. Sistem Perlindungan, Transparan dan Jujur, “kata Luhut.
Tonton juga video: menteri sosial memastikan bahwa dana kesejahteraan sosial tidak tunduk pada efisiensi anggaran
(RRD/RRD)