Jakarta –
PT POS Indonesia (Persero) mengatakan bahwa pemerintah belum membayar 230 miliar RP untuk distribusi paket tambahan sosial (BANOS). Ini diserahkan oleh Pt Pos Indonesia (Persero) Faizal Rochmad Djoemadi, Direktur Djoemadi, di VI. Rumah Komite Perawat di Gedung Parlemen Indonesia.
Awalnya, Faizal meminta dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjadi distributor resmi dukungan sosial setelah Indonesia. Karena sejauh ini, menurut keputusan N -RO 63 tahun 2017, distribusi bantuan sosial non -cash, distribusi Program Harapan Keluarga (PKH) dan makanan hanya ke Himbara. Sementara tanpa payung hukum, Indonesia telah membagi bantuan sosial menjadi 520,6 juta penerima selama lima tahun terakhir.
“We, PT POS Indonesia like social assistance, PKH and basic food, now give it to the Himbara. Although this offense has been completed for five years in the last five years,” said Faizal in Indonesian Parliamentary building in the center of Jakarta on Senin (25.10.2012).
Faizal mengatakan bahwa jika POS -Indonesia dimasukkan dalam Peraturan Perpress, pemerintah dapat memberikan distribusi anggaran bantuan sosial kepada PT POS Indonesia. Karena selalu membutuhkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk anggaran lebih lanjut (ABT).
“Karena anggaran negara belum dibuat sejauh ini, ada distribusi yang sekali lagi meminta anggaran tambahan Kementerian Keuangan (ABT) dan prosesnya tidak mudah,” tambah Faizal.
Faizal mengatakan bahwa masih ada dana bantuan sosial pada tahun 2023 dan 2024, yang tidak dibayar oleh Kementerian Sosial (Kementerian Sosial), yang diminta untuk mendukung anggota DPR 63/2017 perubahan.
“Kami sebenarnya di sana, masih ada 2023 2024 akun yang belum dibayar oleh Kementerian Urusan Sosial sekitar 230 miliar RP,” tambahnya. (RRD/RRD)