Jakarta –
Menteri Tim Baji Arie Setiadi memberikan penjelasan terkait Rencana Kadaluwarsa (PPKL) dari 1.235 guru lapangan. Rencana sebelumnya dikatakan bahwa mengakibatkan hasil pemotongan anggaran pada Kooperatives (Kemenko).
Dia menjelaskan bahwa rilisnya tidak ada di masa depan. Mereka akan berencana untuk memimpin petugas untuk menjadi manajemen koperasi pembangunan.
Informasi dalam informasi anggaran PPKL termasuk dalam kategori biaya untuk mendapatkan pesanan barang dan jasa. Kemenkop berencana untuk mengurangi anggaran dan layanan asli menurut pejabat anggaran.
“Belum dirilis, dia bukan PPP, itu tidak dirilis. Ketika dia bertemu di Gedung Parlemen Indonesia, Jakarta Tengah, Rabu (12/2/2025).
Dia menyatakan bahwa peran ekstensi koperasi itu penting karena dapat membantu masyarakat. Menurut buffer, keterlibatan masyarakat masih hilang. Meskipun tim yang ada di Indonesia juga besar, sekitar 130 ribu.
“Gairah komunitas lebih baik untuk tim dan pasti hilang, karena koperasi koperasi terlalu besar, negara kita luas,” kata.
Sebelumnya, rencana rilis disajikan pada pertemuan bisnis dengan perwakilan VI. Anggota Rieke Diah Pital PDIP PDIP pada Perencanaan PDIP Kemenkop Menurut Hukum Kemenkop dalam Menteri S-37 / MK.02 / 2025 K / L. Dalam baris ini, biaya anggaran anggaran tidak termasuk dalam biaya karyawan dan bantuan sosial (Bansos). Muncul pertanyaan ini, setelah banyak rilis komunikasi itu orbit setelah anggaran.
Menteri Tim Baji Setiadi mengatakan ada setidaknya 1.235 bidang tanah tanah (PPKL) yang akan mempengaruhi keberadaan anggaran ini. Dia menyatakan anggaran untuk petugas untuk menguraikan kerja sama dalam anggaran rumah dan layanan.
“Ada 1.235 konselor lapangan di bidang tim lapangan, dan kami akan diperbarui. Karena alasan ini, tentu saja anggaran dan layanan yang harus dikirim harus dipengaruhi. Komponen barang dan jasa,” kata Arie.
Rieke meminta petugas penyuluhan darurat. “Sebagai hasil dari operasi anggaran, ada 1.235 orang yang akan mempengaruhi pengaruh karena mereka termasuk rumah dan layanan, itu benar?” Tanya Rueke.
Budi Arie juga mengkonfirmasi, “Ya, itu benar.”
Tonton juga videonya: Menantikan solusi kerja dan persyaratan upah (RRD / RRD)