Jakarta –
Setiap warga negara yang sebelumnya memiliki pengembalian pajak penghasilan atau pengembalian pajak (NPVP) (SPT). Ini juga berlaku untuk pengembalian pajak pribadi (VP) dan wajib pajak perusahaan.
Pembayar pajak pribadi dapat melaporkan pengembalian pajak tahunan sebelum 31.
Berdasarkan situs web resmi Departemen Departemen (DGT) dari Kementerian Keuangan, 7th 1983. Diukur sekitar 8 hingga 2023. Aturan Peringkat Penggantian Pemerintah, bukan baris pengganti 2. Dari 2022. Tentang kerja sama dengan hak cipta. Hasil apa yang tidak pernah Anda laporkan?
Jika wajib pajak melaporkan setiap tahun, menurut undang -undang 6. 1983. Menurut undang -undang baru -baru ini dan prosedur pajak (tindakan pembelian) yang dikenakan hukuman administratif. Penjahat.
Untuk hukuman administratif, orang yang memprihatinkan mungkin 100.000 RP untuk pembayar pajak pribadi. Adapun pembayar pajak perusahaan adalah hukuman administratif. 1.000.000.
“Hukuman itu akan dikumpulkan oleh undang -undang pajak dan dikenakan pajak dalam format yang baik sesuai dengan periode di akun pajak,” tulis DGT di situs web resmi.
Mengajar penundaan pengembalian pajak tahunan, hukuman administratif atau hukuman juga akan lebih besar. Ini diarahkan dalam hukum hukum. Undang -undang tentang Ciptaker, pembayar pajak terletak atau tidak menginginkan pengembalian pajak tahunan untuk menghukum hukuman, tuduhan dan hukuman per penalti per penalti.
Memberikan hukuman dalam penalti dalam bentuk penalti dan penalti yang dibatalkan selama itu dapat dijatuhi hukuman hukuman hukuman sebagaimana diarahkan oleh Pasal 39. Hukum tentang Ciptaker.
Oleh karena itu, pada pengembalian pajak tahunan adalah langkah pencegahan yang dapat dihindari oleh risiko hukuman hukuman yang dapat memiliki undang -undang finansial dan pajak yang serius.
“Oleh karena itu, selain kewajiban hukum, pengumuman pada SPT tahunan adalah manusia yang sadar yang belum menambahkan hasil besar di masa depan,” tambah DGT. (FDL / FDL)