Jakarta –
Kepala Badan Statistik Pusat (BPS) Amalia Adneng SPGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGE DET (THESEN). Pembentukan seseorang dipercepat setelah Sublantinasi Presiden Prabovo mengeluarkan instruksi presiden nomor 4 tahun 2025.
Amalia menjelaskan bahwa yang ditemukan adalah hasil dari basis data yang solid dan tiga yang merupakan referensi untuk program sosial dan pemberantasan dengan kuat. Dari Data Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTX) yang dimiliki oleh Kementerian Sosial, data tentang persiapan eliminasi ekstrem Oryime (Pokio-PC dan Baptanous Regis (Regons).
“Oleh karena itu, data sosial ekonomi nasional disatukan dengan semua data, sehingga, kemudian, manajemen program pengembangan menggunakan referensi yang sama,” kata Amalia, “kata Amalia,” Amaly Makarta, Rabu (2/19 2025).
BPS, Amalia, ditunjuk untuk memverifikasi penyelesaian dan pembaruan data DTSEN. Data akan digunakan untuk program bantuan pemerintah dan akan terus diperbarui secara berkala.
“Ada banyak kementerian / lembaga yang termasuk dalam instruksi presiden, dan BPS akan berkolaborasi dengan kementerian / lembaga yang juga Anda terima tugas dari rem,” kata Amalia.
Pencaan lembaga instruksi presiden Nomor 4 tahun 2025 menginstruksikan lusinan lembaga, dari Kementerian Koordinator, Kesehatan dan Ketenagakerjaan BPJ untuk mengoptimalkan implementasi integrasi integrasi data sosial dan ekonomi dengan akurasi, akurasi, interoperabilitas, dan pembaruan data serta data serta pembaruan data serta data serta pembaruan data serta data dengan akurasi, interoperabilitas dan data serta data serta data dengan akurasi, interoperabilitas dan data sinergi.
Lusinan lusinan kementerian juga diminta untuk mengirim administrasi, data aktivitas statistik dan data lain yang memasukkan informasi ke lembaga statistik pusat untuk mendukung agen statistik pusat untuk mendukung agen statistik pusat untuk mendukung persiapan dan pembaruan DTS secara konstan.
Plabovo juga belajar bahwa itu akan digunakan untuk sumber data utama dalam perencanaan, menerapkan kebijakan sosial dan ekonomi untuk memastikan bahwa program pemerintah terbuat dari tujuan, efisien, efisien, efisien dan bertanggung jawab. (Hal / rd)