Jakarta –
Di era modern, Indonesia masih menghadapi kesenjangan digital. Masalah ini harus segera diselesaikan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Jebran Rakabuming Raka, jika tidak, Indonesia akan berada dalam situasi darurat.
Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) telah menerbitkan publikasi kebijakan baru bertajuk Prospek Cerah, Bayangan Panjang: Menuju Transformasi Digital Inklusif di Indonesia.
Laporan ini menyoroti tiga tantangan penting yang, jika tidak diatasi, dapat memperburuk kesenjangan dan kesenjangan sosial di masa depan digital Indonesia. Ketiga tantangan tersebut antara lain kesenjangan digital, permasalahan terkait hak dan etika digital, serta risiko polarisasi.
“Kita perlu menjembatani kesenjangan digital, memperkuat standar etika, dan melawan polarisasi melalui transformasi digital bagi seluruh masyarakat Indonesia,” kata Ketua UNDP Indonesia Norimasa Shimomura di Tribrata, Jakarta, Senin (11/11/2024).
Pemberdayaan perempuan di ruang digital juga penting untuk mempercepat kemajuan Indonesia menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), tambahnya. Meskipun kesenjangan gender dalam akses digital semakin menyempit, perempuan lanjut usia dan kelompok berpendidikan rendah masih menghadapi tantangan besar dalam memperoleh akses dan literasi digital.
“Kita harus memastikan perempuan dapat berpartisipasi dan berkontribusi lebih berarti dalam transformasi digital di Indonesia,” ujarnya.
UNDP mengatakan, sejalan dengan upaya Indonesia untuk mencapai masa depan digital yang lebih inklusif dan adil, ketiga tantangan tersebut harus segera diatasi. Makalah kebijakan ini menawarkan sejumlah rekomendasi bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, mulai dari pemerintah hingga mitra pembangunan, lembaga pemikir, dan kelompok masyarakat sipil, untuk mengatasi dan mengatasi beragam tantangan ini.
Rekomendasi yang diberikan antara lain mengurangi kesenjangan akses digital di provinsi-provinsi dan daerah-daerah tertinggal di Indonesia bagian timur, menjaga keamanan data pribadi dan memastikan penggunaan algoritma yang etis, serta menyediakan program literasi digital yang tepat sasaran bagi komunitas marginal.
Kemudian, memberdayakan generasi muda dan masyarakat umum untuk memerangi misinformasi dan membuat Indeks Inklusi Digital yang dapat membantu merangkum berbagai dimensi transformasi digital, termasuk akses digital, literasi, perlindungan data, dan kriteria lain yang memerlukan kerja sama seluruh pemangku kepentingan.
Wakil Menteri Komunikasi dan Teknologi Digital, Nezar Patria, berbicara mengenai visi pemerintah dan tantangan yang dihadapi inklusi digital. Menurutnya, transformasi digital bukan sekedar pilihan. Menurutnya, inilah jalan menuju masa depan digital Indonesia.
“Indonesia telah menetapkan target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, dan salah satu cara untuk mencapainya adalah melalui investasi besar-besaran di sektor teknologi dan informasi,” kata Nezar.
“Itulah sebabnya kami berkomitmen penuh untuk mencapai tujuan ini. Namun permasalahan masih tetap ada, terutama kesenjangan digital antara kota dan pedesaan,” lanjutnya.
Menanggapi laporan UNDP ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Teknologi Digital mengembangkan strategi digital komprehensif yang berfokus pada ekonomi digital, masyarakat digital, tata kelola digital, dan infrastruktur digital. Simak Video: Pecat 10 Pegawai Komdigi Karena Judol (agt/agt)