Jakarta –
Pemerintah membuka peluang bagi investor dalam dan luar negeri untuk terlibat dalam program transmigrasi selain menanamkan modalnya di Indonesia. Langkah ini menjadi solusi anggaran Kementerian Transmigrasi yang hanya Rp 92 miliar.
Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman menjelaskan pendanaan program transmigrasi yang melibatkan investor menggunakan model bottom-up, berbeda dengan pendanaan pemerintah yang menggunakan sistem top-down.
“Misalnya ada lahan, lalu ada investor, misalnya investor luar yang butuh 10 ribu hektare untuk tanaman kakao. Nah, kalau misalnya petaninya dari transmigran, kita juga akan menuntut di hilir. Jadi. , pabrik coklatnya akan ada di sana dan staf akan mulai bekerja dari sana,” kata Iftitah ditemui di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Wilayah/Badan Fungsi Pertanahan Nasional (ATR/). BPN), Selasa (12/11/2012) 2024).
Selain itu, jelas Yiftit, biaya pengiriman para migran tersebut tidak menggunakan dana negara, melainkan bersumber dari investor yang mempekerjakan tenaga kerja di pabrik tersebut.
Menurut Ifith, dengan model kerja sama seperti ini akan terjadi pertemuan kepentingan antara pemerintah dan investor dalam penempatan penduduk, penyediaan lapangan kerja, yang pada akhirnya menggerakkan perekonomian.
Nanti yang ujung-ujungnya adalah perekonomian dan pertumbuhan ekonomi negara, kata Yiftit.
Sebagai tambahan informasi, anggaran sebesar Rp92 miliar hanya untuk pengiriman 40 kepala keluarga (KK) pada program transmigrasi pada tahun 2025.
“Dari segi peminat, ada 6.671 kepala keluarga yang ingin berangkat pada tahun ini. Namun kapasitas yang tersedia hanya 121 kepala keluarga, sehingga anggarannya kurang lebih 200 juta lei. Kepala keluarga yang akan berangkat pada tahun 2024. .
Saksikan juga videonya: Viva Yoga dilantik Prabowo menjadi Wakil Menteri Transmigrasi
(Han / Hans)