Jakarta –
Kementerian Tenaga Kerja (Kemnekar) mencatat adanya peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 25.000 orang dalam 3 bulan terakhir. Untuk menghentikan peningkatan PHK, Menteri Tenaga Kerja (Menakar) Yasirly meminta pemerintah daerah merespons secepatnya.
Caranya adalah dengan membuat sistem peringatan dini bagi perusahaan yang berpotensi terkena PHK.
“Dengan adanya sistem peringatan dini, kami berharap dapat mengurangi dampak sosial dan ekonomi dari PHK massal,” kata Yasirli dalam keterangan tertulisnya, Kamis (31/10/2024).
Sementara itu, 59.796 orang diberhentikan hingga akhir Oktober, menurut statistik Departemen Tenaga Kerja.
“Pekerja yang akan dirumahkan hingga Oktober 2024 sebanyak 59.796 orang. Jumlah ini bertambah 25.000 dalam tiga bulan terakhir,” jelas Yasirly.
Dalam kejadian lain, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnekar) mengatakan gelombang PHK masih terus terjadi di Indonesia karena beberapa alasan, seperti berkurangnya ekspor tekstil. dan produk pakaian jadi, efisiensi perusahaan akibat persaingan global.
Dampak digitalisasi adalah perubahan cara pemasaran dan penjualan. Kemudian banyak produk pakaian ilegal yang masuk ke pasar Indonesia, ujarnya kepada detikcom beberapa waktu lalu.
Tiga sektor yang paling banyak menyumbang PHK adalah 25.873 orang, pekerjaan lain-lain sebanyak 15.218 orang, serta perdagangan besar dan eceran.
TONTON VIDEONYA: Menteri Tenaga Kerja meminta Shreetex untuk melanjutkan produksi: Tidak ada PHK
(hons/hons)