Bogor –
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Denmark mengungkap tujuh jenis kecurangan di Pemerintah Daerah (Pemda) yang masih sering terdeteksi sehingga mengakibatkan perencanaan dan penganggaran tidak efisien dan efektif. Konon cara ini diulangi selama 10-20 tahun.
“Kalau kita lihat caranya, masih sama seperti 10-20 tahun lalu, berulang-ulang, masih sama cara lama, inti permasalahannya masih sama,” kata Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh. . Di Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 dalam rapat koordinasi di Sentul International Conference Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (11/07/2024).
Modus pertama, manipulasi perencanaan dan penganggaran. Penipuan ini dikatakan yang paling umum. “Kita masih melihat ada manipulasi dalam perencanaan dan penganggaran. Kemana arahnya, mau dipotong ke mana, kita masih lihat,” ujarnya.
Metode kedua adalah suap dan kepuasan. Ketiga, nepotisme dan kronisme dalam perizinan. Keempat, penyalahgunaan kekuasaan di luar kebijaksanaan politik.
“Hal ini selalu dijadikan alasan untuk melakukan perbuatan curang,” kata Ateh.
Cara kelima adalah inflasi harga proyek atau pembelian barang dan jasa. Keenam, pungutan liar terkait penerbitan izin. Ketujuh, manipulasi administrasi dan pelaporan keuangan.
Jadi barangnya belum jadi sebenarnya, tapi dianggap selesai di laporan pembukuan, hartanya ada, uangnya juga ada, dan kita lihat juga banyak penipuan di daerah, katanya.
Ateh mencatat, proporsi pemerintah daerah yang melaksanakan pengendalian kecurangan dengan baik hanya 9% dari total pemerintah daerah yang mencakup 514 kabupaten/kota di 34 provinsi. Sementara itu, persentase pemerintah daerah yang kurang menerapkan pengendalian kecurangan adalah sebesar 91%.
“Kami siap membantu menciptakan sistem pencegahan penipuan dan pengendalian korupsi, dan itu bisa kita lakukan. Tinggal mau tidak mau. Saya kira sekaranglah saatnya karena Jaksa Agung (ST Burhanuddin) sangat baik. Tangguh, jadi lebih baik kalau mau datang saja,” kata Ateh.
Tonton video “Luhut Minta BPKP Audit Perusahaan Sawit: Tak Mau Diatur!” (akd/akd)