Jakarta –
Wakil Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Wamen UMKM) Helvi Y Moraza menjelaskan dua amanah utama yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian UMKM terkait permodalan dan akses pasar. Helvi mengatakan saat ini UMKM sedang mengalami permasalahan permodalan klasik, khususnya kendala permodalan dan kesulitan dalam mengakses permodalan.
Pada saat yang sama, UKM sebenarnya sudah cukup maju dalam hal inovasi dan produksi. Namun sayangnya belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pasar.
Helvi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/11/2024), mengatakan, “Dua tugas ini diberikan kepada Menteri UKM dan saya sendiri. Ketua merekomendasikan agar usaha menengah diberikan akses modal dan modal sebanyak-banyaknya. saluran pasar sebaik mungkin”.
Menanggapi amanah tersebut, Helvi mengaku cepat menjalin kerja sama dengan perbankan untuk memastikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) berjalan baik, serta mengidentifikasi struktur permodalan yang belum diformalkan.
Lebih lanjut, Helvi berpesan kepada UMKM untuk terjun ke sistem digital untuk melihat peluang menjangkau pasar yang lebih luas di era saat ini.
“UKM tidak bisa lagi mendisrupsi sistem konvensional, mau tidak mau harus masuk ke dalam sistem digitalisasi perekonomian,” kata Helvi.
Hal tersebut disampaikannya pada acara MikroeX Summit Appreciation Summit 2024 di Bali pada Kamis (14/11).
Berdasarkan beberapa kompleksitas yang dihadapi UKM, Helvi mengatakan UKM harusnya turut ambil bagian di sektor manufaktur. Salah satunya terkait partisipasi dalam rantai pasok.
Untuk itu, Helvi mengatakan Kementerian UKM akan membangun sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan. Salah satunya Kementerian BUMN menerjemahkan instruksi Presiden Prabowo tentang upaya mendorong UKM masuk ke siklus ekosistem industri lokal.
“Kami berharap setidaknya UMKM dapat menangkap separuh rantai pasok berdasarkan kapasitas wilayah dan keragaman produksi daerah,” kata Helvi.
Selain itu, Helvi juga menghimbau kepada pemerintah daerah dan para pendamping UMKM di daerah untuk memperkuat semangat UMKM untuk naik skala.
“Kalau ada UMKM yang siap naik kelas, tolong bantu dan informasikan ke Kementerian UMKM agar kita bisa membangun ekosistem untuk mereka agar benar-benar bisa naik kelas,” kata Helvi.
Bagi Helvi, pemerintah pusat dan daerah serta pendamping UMKM bertanggung jawab memberikan informasi kepada UMKM agar memahami peraturan pemerintah dengan baik. Dengan efek sinergis yang baik, ia yakin UMKM bisa lebih maju.
Sementara itu, Yulius, Deputi Usaha Mikro, mengatakan program transformasi usaha mikro secara formal kini memasuki tahun keempat untuk memberikan kemudahan perizinan usaha dan sertifikasi produk bagi unit usaha mikro di tanah air.
Menurutnya, program bernama MikroeX Summit 2024 digelar dengan melibatkan para politisi. Mulai dari otoritas pusat dan daerah, masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keuangan, BUMN, BUMD, serta pihak swasta dan lembaga terkait lainnya.
“Alhamdulillah, menjelang target pemerintah sebesar 10 juta NIB pada tahun 2021 hingga 2024, target tersebut telah terlampaui pada 8 November 2024, artinya sudah lebih dari 10,6 juta usaha mikro yang memiliki NIB,” kata Yulius.
Yulius berharap MikroeX Summit ini dapat mendorong lebih banyak lagi usaha mikro yang melakukan transisi dari informal ke formal di tahun-tahun mendatang.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Koperasi, Kecil dan Menengah Provinsi Bali I Wayan Ekadina menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian UMKM yang telah menyelenggarakan MikroeX Summit 2024 sebagai program strategis pemberdayaan UMKM.
I Wayan mengatakan, seiring dengan jumlah pelaku UMKM di Bali yang mencapai 10,5% dari jumlah penduduk, pihaknya berkomitmen menerapkan PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penghiburan, Perlindungan, dan Pemberdayaan UMKM dengan bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
“Kami memberikan peluang perizinan formal berupa Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sebanyak 433 KI, sertifikat halal sebanyak 3.306 sertifikat, dan NIB sebanyak 91.321 pada semester I 2024,” kata I Wayan.
MikroeX Summit 2024 juga mengucapkan terima kasih kepada para pelaku UMKM, fasilitator dan lembaga penanggung jawab UMKM yang berhasil mendukung percepatan pelaksanaan transformasi formal usaha mikro.
Penghargaan Pelayanan Penunjang Terbaik diraih oleh Provinsi Bangka Belitung sebagai juara pertama. Peringkat kedua disusul Provinsi Jawa Barat, dan peringkat ketiga disusul Kota Salatiga.
Selain itu, Nordu Coffee meraih juara I kategori usaha mikro, Ayam Geprek Om Kembek meraih juara kedua, dan Sushi Boxx meraih juara ketiga.
Terakhir, untuk kategori bantuan usaha mikro, Nanag dari Pontianak meraih juara pertama, Yaumi Ramadhani dari Mataram meraih juara kedua, dan Febri Febriandyah dari Bandung meraih juara ketiga.
Tonton juga videonya: Alasan KUR Tidak Masuk Program Pemutihan Pinjaman UMKM
“Kamenkop UKM Minta Sertifikasi Halal Ditunda, Zulhas: Kapan Siap?” tonton videonya. (prof/pemilik)