Jakarta –
Budi Gunadi Sadikin kembali menjabat Menteri Kesehatan pada masa pemerintahan Presiden Pravo. Bagaimana cara kerjanya sejauh ini?
Sosok Budi Gunadi Sadiki berkali-kali menarik perhatian. Ia pertama kali menjadi Menteri Kesehatan pada pemerintahan Joko Widodo pada Desember 2020 menggantikan Terawan Agus Putranto. Saat itu, ia bertugas memerangi pandemi COVID-19 di Indonesia. diberikan.
Meski tak memiliki pengalaman medis, kinerja Budi Gunadi Sadiki dinilai cukup baik dalam melawan genosida. Berpartisipasi dalam jaringan untuk menyediakan tes PCR, vaksin COVID-19, dan pengobatan COVID-19.
Potret Budi Gunadi Sadiki pun tak luput dari sorotan.
Saat itu, RUU Kesehatan ditolak setidaknya oleh dua organisasi profesi, yakni Persatuan Dokter dan Perawat Indonesia (PPNE), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI). dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI). Mereka merasa bahwa pengesahan undang-undang layanan kesehatan tidak dilakukan secara cepat dan transparan.
Sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh badan profesional termasuk penghapusan biaya wajib dan penghapusan rekomendasi badan profesional untuk mengizinkan praktik medis. Pengeluaran publik merupakan jumlah minimum yang harus dikeluarkan pemerintah untuk bidang kesehatan, yaitu 5 persen PDB.
Ketika RUU tersebut terus diperdebatkan hingga Juni 2023, organisasi profesi pun menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk penolakan terhadap undang-undang tersebut.
Senin (5/6/2023): “Keinginan kami adalah mengakhiri pembicaraan pada 8 Mei, namun pemerintah melakukan negosiasi dengan DRP tanpa bergabung sebagai badan profesional formal.
Terkait penghapusan belanja pemerintah, Menteri Kesehatan Budi menjelaskan, sistem alokasi anggaran baru tersebut dipertimbangkan setelah mempelajari biaya di berbagai negara. Salah satu negara yang diteliti adalah Amerika Serikat.
Jika Anda hanya berfokus pada sumber daya atau biaya, besaran anggaran mungkin tidak diperlukan, katanya.
“Jadi, fokusnya jangan pada biaya, pada program, pada outcome. Kita harus fokus pada outcome, bukan pada input. Apa yang ingin kita ajarkan kepada masyarakat. Mari kita beri contoh. Kesalahan negara lain yang tidak memiliki hasil.” Menkes mengatakan pada Selasa (11/7/2023) uang yang dikeluarkannya lebih banyak.
Menteri Kesehatan Budi mengaku banyak menerima laporan dan masukan dari karang taruna terkait pencabutan rekomendasi dari badan profesi. Persyaratan ini menyulitkan banyak dokter untuk memulai praktiknya.
Dia mengatakan, fungsi regulasi harus dikembalikan ke pemerintah.
“Juga kami mendapat informasi dari banyak dokter muda, jika dokter ingin mengambil spesialisasi, jika dokter ingin praktik, kami hapus rekomendasi organisasi profesi. Karena respon yang diterima, ada beberapa dokter yang kesulitan untuk praktik. seorang spesialis,” katanya.
Berikutnya: Mendorong dokter asing
(awk/kna)