Jakarta –
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di bawah kepemimpinan Anindia Bakrie membentuk Pokja (Pokja) yang terkait dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) pemerintah. Hal ini untuk mempercepat realisasi investasi, khususnya pada kawasan industri yang dibangun oleh pihak swasta atau non APBN.
Wakil Ketua Kawasan Industri dan PSN KADIN Indonesia Ahmad Ma’ruf Maulana mengatakan, Pokja hadir untuk memantau seluruh perizinan PSN dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.
Saya berharap pemerintah bisa membantu, mempercepat tujuan tersebut, kata Ahmad usai workshop percepatan Kawasan Industri PSN di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Jumat (6/12/2024).
Ahmed mengatakan, realisasi investasi Kawasan Industri PSN hanya sebesar 68 triliun dari target investasi tahun 2024 sekitar 1.700 triliun. Tujuan percepatan realisasi investasi adalah mencapai target perekonomian sebesar 8% dalam lima tahun ke depan.
Oleh karena itu, hari ini Pokja dibentuk untuk mempercepat realisasi investasi, karena target pertumbuhan ekonomi lima tahun ke depan adalah 8%. Kita tahu investasi (target) saat ini sekitar 1.700 triliun yang baru akan dilaksanakan. Dilaksanakan tahun 2024 sekitar Rp 68 triliun (PSN kawasan industri) dan akan dimonitor awal tahun depan agar bisa direalisasikan secepatnya,” ujarnya.
Kelompok kerja yang digagas Kadin Indonesia ini terdiri dari Penanaman Modal dan Hilir/BKPM, Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian. Angkutan. dan Kementerian ATR/BPN.
Ahmed juga menjelaskan beberapa kendala yang sering dihadapi pengusaha saat menyelesaikan PSN.
Kendalanya tentu saja perizinan terkait lingkungan hidup, analisis mengenai dampak lingkungan, PKKPR (Perjanjian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang), tata ruang, dan lain-lain. Hampir semua rekan saya punya masalah perizinan, tumpang tindih peraturan, masalah antar kementerian. Sudah lama,” jelasnya.
Terkait hal tersebut, Direktur Pelayanan dan Perencanaan Wilayah Kementerian Penanaman Modal Noor Fouad Fitrianto mengakui dukungannya terhadap pembentukan Pokja. Diharapkan hal ini bisa menjadi sarana percepatan perizinan berusaha.
“Jika ada percepatan perizinan berusaha, dalam hal ini juga akan mempercepat realisasi penanaman modal, dan hal ini diharapkan, karena dengan adanya penanaman modal akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi,” imbuhnya. (bantuan/rd)