Jakarta –
Presiden Prabowo Subianto mempercepat target swasembada pangan hingga tahun 2027. Sebelumnya, ia menargetkan swasembada pangan dalam empat tahun, yakni pada 2028.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas. Menurut dia, tujuan baru tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat berkunjung ke beberapa negara.
“Kita ada perintah presiden untuk swasembada tahun 2028, dan sekarang meningkat lagi. Kemarin kata presiden di G20, APEC, bukan 2028, tapi (target swasembada) 2027,” ujarnya. . Hal itu diungkapkannya dalam jumpa pers yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Kamis pekan lalu.
Oleh karena itu, pemerintah hanya mempunyai waktu dua tahun lagi untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk itu, pihaknya harus mempercepat berbagai kebijakan untuk meningkatkan produksi.
Jadi tahun depan, satu tahun lagi, kita sudah di sini (2027). Jadi kita punya waktu dua tahun. Kita harus bekerja selama dua tahun. Jadi kita harus cepat, jelas mantan Menteri Pangan itu. – Cukup
Oleh karena itu, dalam pertemuan tersebut, pemerintah mengikuti beberapa aturan sebagai bagian dari percepatan langkah menuju swasembada pangan. Pertama, pengembangan Perpres tentang penyaluran pupuk bersubsidi bidang pangan di bawah Kementerian Pertanian, peraturan presiden tentang perimbangan barang (Perpres).
Untuk penyaluran pupuk yang disederhanakan, Zulkhas menjelaskan aturannya akan dipersingkat agar tidak melanggar. Ke depan, surat keputusan pemerintah daerah (SC) tidak diperlukan lagi untuk pendistribusiannya.
– Tadinya aturannya harus ada SK Bupati, SK Gubernur, SK Menteri Perdagangan, jadi banyak yang tercecer dan terputus, nanti cukup SK saja. – Menteri Pertanian. Menteri Pertanian menugaskan pupuk Indonesia langsung ke distributor atau kios atau Hapoktan (kelompok tani campuran),” jelasnya.
Kemudian, untuk swasembada pangan, pemerintah berencana menjadikan Perum Bulog sebagai lembaga publik. Artinya, Bulog tidak lagi melakukan pembelian komersial sebagai perusahaan.
“Tidak bisa komersial lagi (untuk Bulag). Kalau komersial, masyarakat beli jagung, beli gabah itu kadang soal hitung-hitung untung dan ruginya Bulag, kalau harus rugi susah. ” jelasnya.
Terakhir, beberapa lembaga bidang pangan diusulkan untuk dikoordinasikan oleh Kementerian Pertanian, seperti Badan Pangan Nasional dan Badan Karantina Nasional.
Tentu ada undang-undang dan hal-hal lain yang akan kita bahas lebih lanjut, mungkin minggu depan atau beberapa hari mendatang,” tutupnya.
Pembahasan tujuan swasembada dibahas dalam pertemuan dengan para menteri dan pemimpin industri pangan. Turut hadir Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono, Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Wakil Menteri BUMN Kartika. Wirjoatmodjo.
Saksikan juga videonya: Dukung swasembada pangan, Polres Jakbar tanam bibit pohon di lahan seluas 1,5 hektare.
(ini / gbr.)