Jakarta –
Pemerintah dan pemangku kepentingan telah meluncurkan Satuan Tugas Konektivitas Keuangan Digital untuk Perempuan pada Forum Nasional bertajuk “Kolaborasi dan Inovasi Pemberdayaan Keuangan untuk Perempuan”. Satgas ini akan bertugas memperkuat dan menyelaraskan inisiatif inklusi yang dilaksanakan di setiap sektor agar lebih fokus dan efektif.
Dalam peluncuran yang berlangsung Kamis (13/11), Kementerian Koperasi Perekonomian telah bekerja sama dengan banyak organisasi, yakni Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bank Indonesia, Kementerian Jasa Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan Kementerian Keuangan. Perlindungan Anak, Badan Pembangunan Nasional, dan Perempuan Bank Dunia.
Satgas ini dibentuk melalui Wakil Presiden Bidang Perdagangan dan Niaga Kementerian Perhimpunan No. , dan menggunakan data yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin.
Peluncuran tim ini merupakan wujud kolaborasi berbagai lembaga terkait dan mendorong program keuangan yang mampu memperluas perekonomian perempuan di pedesaan. Wakil Presiden Bidang Makroekonomi dan Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian Ferry Irawan dan Kepala Departemen Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia Anastuty Kusumawardhani berkesempatan memimpin peluncuran operasi baru ini.
“Perempuan mempunyai peran penting dalam mencapai target 80%, sehingga perlu adanya penguatan program literasi dan pengetahuan bagi perempuan. Para pemangku kepentingan dapat saling belajar “Kolaborasi dan inovasi menjadi kunci dalam mewujudkan kebijakan yang berdampak signifikan terhadap inklusi keuangan perempuan,” kata Ferry dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (16/11).
Dorongan untuk mendorong inklusi keuangan perempuan didasarkan pada kenyataan bahwa perempuan tidak memiliki akses terhadap layanan keuangan. Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Perekonomian Nasional (SNKI) tahun 2023, tingkat kepemilikan rekening perempuan masih lebih rendah (74,3%) dibandingkan laki-laki (78,3%).
Persentase perempuan (88,1%) yang menggunakan produk dan jasa keuangan juga lebih rendah dibandingkan laki-laki (89,3%). Dalam konteks ini, SNKI juga menetapkan perempuan dan penyandang disabilitas sebagai kelompok sasaran kegiatan peningkatan inklusi ekonomi.
“Perempuan adalah penopang finansial keluarga dan komunitas, dan di Bank Indonesia kami telah membangun pilar pemberdayaan perempuan dalam strategi perekonomian kami,” kata Anastuty.
Dalam acara yang sama, Direktur Pengembangan Usaha OJK Edwin Nurhadi mengatakan ketersediaan layanan usaha digital berpotensi mengubah kegiatan usaha menjadi lebih efisien. Sebab, digitalisasi merupakan game changer yang dapat menjamin inklusi ekonomi bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat pedesaan.
Selain itu, pada konferensi tersebut, para ahli berfokus pada potensi digital untuk menutup kesenjangan akses terhadap layanan keuangan antara perempuan dan laki-laki serta antara daerah pedesaan dan perkotaan.
Kepala Kantor Wilayah Asia Tenggara dan Direktur Perempuan Bank Dunia Christina Maynes mengatakan masih terdapat kesenjangan gender di sektor digital UMKM, dimana 44% perempuan UMKM berhasil melanjutkan usahanya selama 3-5 tahun. Tak hanya itu, pendapatan seniman digital UMKM juga lebih rendah 22% dibandingkan laki-laki.
Melihat hal tersebut, Deputi Direktur Asia Tenggara untuk Perempuan Bank Dunia Vitasari Anggraeni mengatakan, digitalisasi UMKM perempuan, termasuk perempuan penyandang disabilitas dan pedesaan, merupakan hal penting ke depan yang harus menjadi langkah selanjutnya.
“Studi perempuan Bank Dunia menemukan bahwa perempuan pedesaan adalah pemimpin dalam layanan keuangan yang dapat diperluas, dengan kerja sama banyak pihak, kita dapat terus mengeksplorasi langkah-langkah yang tepat untuk mencapai inklusi keuangan,” katanya.
Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan Badan Pusat Statistik, perbankan, perusahaan penyedia jasa keuangan, dan berbagai organisasi yang bekerja di daerah.
Sebagai informasi, Satgas Jaringan Inklusi Keuangan Digital terdiri dari 24 lembaga pemerintah dan penyedia jasa keuangan. Satgas ini dibentuk pada tahun 2022 bekerja sama dengan Bank Dunia Perempuan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Melalui jaringan ini, banyak proyek yang telah dilaksanakan seperti peningkatan literasi keuangan perempuan, lokakarya inklusi disabilitas bagi penyedia layanan keuangan, dan diskusi umum antar lembaga pemerintah. Saksikan video “Menteri Airlang: Target Inklusi Keuangan 2024 90%” (prf/ega)