Jakarta –
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan telah menyelesaikan tugas pokok transisi pemerintahan baru, yaitu penyaluran anggaran dan kekayaan negara kepada kementerian/lembaga baru.
Seperti diketahui, di pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto, terdapat beberapa kementerian baru dan beberapa kementerian yang terpecah.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN mengatakan, “Keputusan anggaran DIPA (Daftar Pelaksana Anggaran) 2024 bisa kami katakan sudah selesai. Ya, kami bilang rumah dan pabrik sudah selesai.” Kementerian Keuangan, Rabu (11/12/2024).
Dalam penyelenggaraan pengedaran ini, Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 90 Tahun 2024 tentang tata cara penggunaan anggaran dan dana negara pada masa transisi, bagi seluruh kementerian/lembaga yang terkena dampak.
“Dalam PMK ini kami sedang mengatur agar kode bagian anggaran segera diterbitkan kepada seluruh K/L baru. Kode bagian anggaran akan otomatis dan ini akan dimulai.”
Bagi kementerian baru yang muncul akibat pemekaran kementerian lama, pengalokasian anggaran dan dana dilakukan bersamaan dengan kementerian pendukung. Dengan begitu, Kementerian Keuangan memastikan Kementerian baru bisa menyelesaikan anggaran 2024 dan berada di bawah kendali Badan Pengawas Keuangan (BPK).
“Dengan begitu K/L menjadi lebih kuat, K/L baru mampu menyelesaikan tahun 2024 dan menyusun laporan keuangan K/L tahun 2024 yang masih diperiksa BPK,” ujarnya.
Berdasarkan catatan detikcom, total kementerian di pemerintahan Prabowo berjumlah 48. Dari jumlah tersebut, 22 kementerian merupakan kementerian baru dan hasil pemekaran.
Pembentukan kementerian di Kabinet Merah Putih didasarkan pada Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara pada Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029.
Tonton juga video: Kisah Ara Prabowo-Sri Mulyani: Lewati anggaran untuk acara yang tidak perlu, hemat Rp 400T
(ada/eds)