Jakarta –
Presiden Prabhu Subyanto mengangkat kembali Sri Maliani ke jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Terpilihnya Sri Mulani telah menyebabkan banyak ekonom mempertanyakan status lembaga pemerintah yang sebelumnya diklaim oleh partai Prabhu.
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Fazeel Hasan mengatakan dengan diangkatnya Sri Miliani sebagai Bendahara Negara, maka pembentukan Badan Pendapatan Negara tidak akan diterima. Padahal banyak program-program Prabowo yang membutuhkan anggaran besar. Badan Pendapatan Negara merupakan salah satu upaya mendatangkan uang bagi negara.
“Anggaran Badan Pendapatan Negara yang menaikkan tarif pajak menjadi 23%, persoalannya kini mati dengan terpilihnya Sri Miliani sebagai Menteri Keuangan,” kata Fazil dalam debat publik di media online. Selasa (22/10/2024).
Mereka kecewa karena Sri Malani akan menaikkan tarif pajak. Sebab, selama 10 tahun menjabat Menteri Keuangan, ia belum bisa menaikkan pajak minimal 12%.
“Itu tidak akan dilaksanakan, karena Sri Miliani tidak punya catatan menaikkan tarif pajak menjadi 12 persen, misalnya saat ini sudah 10 persen dan diharapkan kementerian akan melakukan hal tersebut. Ini akan menjadi program yang ingin dilaksanakan oleh Prabowo. , yang sangat sulit masuk kabinet,” jelasnya.
Senada, ekonom senior INDEF, Noir Massey, mengatakan Badan Pendapatan Negara bisa meningkatkan penerimaan pajak yang terus menurun selama beberapa tahun terakhir. Ia menilai sistem perpajakan yang berlaku saat ini ada kaitannya dengan hancurnya kelas menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian.
Ia juga memperkuat kewenangan wakil menteri (vaman) yang merupakan nabi dan akan diserahi tugas mengelola keuangan negara. Dia akan menantikan kemajuan yang baik dalam 6-12 bulan ke depan.
“Badan Pendapatan Negara yang semula kita harapkan menjadi lembaga tersendiri yang dananya cukup, malah mangkrak. Yang menjadi pertanyaan kita tentu apakah rencana seperti ini sebaik ini. Seharusnya APBN dikelola oleh Wakil Menteri. Wakil Presiden dapat menangani masalah ini, “apakah anggaran negara cukup untuk menanggapi masalah terkait perpajakan atau tidak,” kata Nauer.
Meski demikian, ia meyakini siapa pun yang akan bertanggung jawab atas keuangan negara harus berani. Sebab, angka tersebut akan mampu mengubah pajak untuk selamanya. “Teman-teman bercanda, kalau soal mengumpulkan uang, mereka tangguh, setengah maling. Sepertinya kalau dilihat, dia bukan tipe orang yang diminta memungut pajak, dia ragu-ragu, bagaimana cara meningkatkan penghasilannya. adalah masalah pendapatan minimum tahun ini.
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Thomas Givandono juga buka suara soal perusahaan penghasil pendapatan negara itu. Menurut dia, Menteri Keuangan Sri Maliani Indrawati akan menjelaskannya.
“Nanti semuanya akan kami jelaskan bersama Pak Menteri dan Kementerian Keuangan,” kata Thomas sesaat sebelum pelantikan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).
Di sisi lain, Sri Maliani didampingi oleh 3 Wakil Menteri Keuangan (WAM). Selain Thomas Djiwandono, ada pula Suhasil Nazara dan Anggito Abimanyu. Disebutkan, akan ada pembagian kerja antara tiga wakil menteri, termasuk yang membidangi urusan penerimaan tamu. Thomas tak mau bicara banyak soal pembagian kerja.
“Nanti kita bicarakan lagi,” ujarnya singkat.
Tonton Video Sri Malani: Prabhu meminta saya menjadi Menteri Keuangan
(rd/rd)