Jakarta –
Eksekusi belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 mencapai Rp3.350,3 triliun. Angka ini meningkat 7,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, belanja pemerintah pusat secara total sebesar Rp2.486,7 triliun, belanja perkantoran/departemen (K/L) sebesar Rp1.315 triliun, dan belanja non-K/L sebesar Rp1.171,7 triliun.
Total belanja pemerintah sebesar Rp3.350,3 triliun, meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.486,7 triliun, belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp1.315 triliun, dan belanja non-K/L sebesar Rp1.171,7 triliun rupiah, lebih tinggi dibandingkan rencana belanja K/L tahun 2023 yaitu 190 triliun rupiah. kata Suahasil dalam konferensi pers APBN yang digelar di Kementerian Keuangan di Jakarta, Senin (12 Juni 2024).
Suahasil menjelaskan belanja pemerintah akan digunakan untuk melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas perekonomian, antara lain bantuan pangan dan stabilisasi pangan dan pembayaran (SPHP), pembiayaan energi dan biaya (BBM, listrik, LPG, pupuk), bantuan sosial (PKH, PIP) , Akademi KIP, Sembako dan PBI JKN), Skema KUR (untuk menerima dana UMKM) dan Sektor Perumahan.
Secara spesifik belanja pemerintah pada triwulan I tahun 2024 mencapai Rp611,95 triliun, meningkat year-on-year sebesar 18%. Anggaran untuk bantuan pangan, SPHP dan penyelenggaraan pemilu telah dikeluarkan pada kuartal terakhir.
Pada triwulan II tahun 2024, APBN mengeluarkan Rp1.398,1 triliun atau mencakup 42,1% dari total pagu anggaran. Ini adalah bantuan sembako yang diberikan pada bulan April hingga Juni, dengan kenaikan gaji sebanyak 13 untuk SPHP, ASN/TNI/Polri.
Pada triwulan III 2024, total belanja pemerintah mencapai Rp 2.251,6 ton yang terdiri dari harga listrik, bantuan pangan bulan Agustus, SPHP meningkat 14% year-on-year, termasuk kenaikan target PIP sebesar 21,1 juta dan KIP sebesar 1,1 juta. penerima manfaat.
Saat ini total belanja APBN triwulan IV tahun 2024 mencapai Rp3.350,3 triliun atau 100,8% dari pagu anggaran atau meningkat 7,3%. Pada akhir tahun 2024, belanja pemerintah akan mencakup tagihan listrik kepada perusahaan komersial, bantuan pangan pada bulan Oktober hingga Desember, pembayaran SPHP, JKP kepada 134,1 juta peserta, termasuk pemilukada.
“Total belanja tahun 2024 sebesar Rp3.350,3 triliun atau tumbuh 7,3% (tahunan). Artinya model penerimaan pemerintah kita lebih cepat dibandingkan tahun 2023. Penyalurannya lebih cepat dibandingkan belanja tahun 2023. Polanya seperti ini. Artinya, pola penerimaan pemerintah lebih cepat dibandingkan tahun 2024 dan Suahasil tidak terkumpul pada kuartal ini. “Tetapi belanjanya meningkat dibandingkan kuartal pertama, kedua, dan ketiga,” ujarnya. “(acd/acd)