Jakarta –
Pemerintah menyetujui perpanjangan bantuan sosial berupa bantuan pangan beras (banos) selama 6 bulan pada tahun 2025. 160.000 ton dipasok per bulan.
Menteri Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan perpanjangan penyaluran bansos dari dua bulan menjadi enam bulan merupakan kesepakatan dalam rapat terbatas (Ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto pada Desember lalu.
Rencana awal bansos beras akan segera disalurkan pada Januari-Februari. Saat ini, belum diketahui kapan masa penyaluran bansos empat bulan ke depan akan dimulai.
“Januari-Februari SPHP (Beras) Bulog sudah disalurkan tapi akan ditambah 4 bulan lagi sesuai keputusan rata-rata, jadi 6 bulan. Kapan 4 bulannya? Tunggu keputusan rata (berikutnya), Zulhas, Senin (6/1) ) /2025) Kementerian Pangan Graha Mandiri Kementerian Koordinator mengatakan dalam rapat terbatas tentang kebijakan pangan (definisi).
Menurut Zulhas, waktu panen perlu diperhitungkan agar tidak mengganggu keseimbangan harga saat penyaluran bansos beras. Sehingga diperlukan janji temu lagi untuk melihat status hasil panennya.
Pertemuan selanjutnya akan dilakukan Zulhas bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulayman. Namun, partai menyiapkan bekal pangan untuk 6 bulan untuk program tersebut.
“Kita tidak akan membagikan lagi hasil panen SPHP, beras, itu akan menghancurkan harga (beras). Nanti kita akan rapat, kita lihat, kalau musim kemarau nanti, panennya bagaimana? akan berbagi kata Zulhas.
Selain beras, Zulhas mengatakan pihaknya telah menyiapkan cadangan pangan dalam bentuk lain untuk Program Stabilisasi Persediaan dan Harga Pangan (SPHP). 250.000 ton jagung dan 100.000 ton kedelai ditanam.
Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi Bulog memastikan siap menyalurkan 960.000 ton beras kepada 16 juta penerima bantuan pangan dalam 6 bulan pada tahun 2025. Kebijakan ini memberikan paket ekonomi dan bantalan bagi masyarakat kurang mampu serta perlindungan di hulu dan hilir.
“Kami memahami bahwa pada tahun 2025, pemerintah akan memperketat database penerima PBP bantuan pangan beras. Oleh karena itu, kami fokus pada kelompok 1 dan 2, serta kepala keluarga berpenghasilan rendah dan lansia lajang,” ujarnya. dia.
Basis data penerima bantuan pangan beras tahun 2025 menggunakan data Sensus Sosial Ekonomi (Regsosek) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas) Republik Indonesia. Rinciannya, 15,6 juta keputusan PBP 1 dan 2, serta 400.000 perempuan PBP dari keluarga miskin dan lanjut usia lajang.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), bantuan pangan beras merupakan salah satu program pemerintah yang berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan. Hal ini terjadi pada Maret 2023 hingga Maret 2024, dimana jumlah penduduk miskin berkurang 0,68 juta orang, dari 25,90 juta orang menjadi 25,22 juta orang.
Penyaluran bantuan pangan beras setiap bulannya juga berperan penting dalam pengendalian inflasi. Selama tahun 2023, dukungan ini akan berlangsung selama 7 bulan. Pada periode yang sama, inflasi beras mencapai 5,63% pada September 2023, setelah penerapan program tersebut, inflasi beras naik menjadi 0,48% pada Desember 2023. (Shc/antar)