Jakarta –
Program Makan Gratis Bergizi (MBG) berjalan dengan anggaran Rp71 triliun yang bersumber dari dana nasional. Kini, setelah hampir dua minggu skema tersebut berjalan, banyak usulan agar pendanaan tidak hanya bersumber dari APBN saja.
Dana APBD dan zakat disarankan dapat membantu membiayai tambahan anggaran program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Bahkan rencananya dana dari APBN sendiri akan ditingkatkan dari Rp71 triliun untuk memperluas cakupan pangan bergizi.
Soal dana APBD yang membantu pendanaan makanan bergizi gratis, hal itu diusulkan Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa. Menurut dia, usulan tersebut sudah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Usulan itu disampaikan Khofifah saat mendatangi Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025) mewakili organisasi Muslimat Nadhlatul Ulama (NU).
Selama ini, Khofifah mengatakan program Makan Bergizi Gratis hanya fokus pendanaan melalui APBN. Tepatnya melalui anggaran yang dikucurkan Badan Pangan Nasional (BGN). Faktanya, banyak daerah yang memiliki APBD cukup untuk mendanai program ini.
“Tadi saya ucapkan terima kasih kepada Presiden, ada petunjuk teknis dari BGN. Petunjuk teknis dari BGN adalah APBN. Saya kira penting sekali pembagian APBD itu,” kata Khofifah usai bertemu dengan Prabowo.
Pemprov Jatim, Khofifah, misalnya, mengatakan Pemprov memang punya ruang finansial untuk memberikan dukungan dana pada program Makan Gizi Gratis. Misalnya, komposisi telur bisa ditambahkan ke menu dengan dana APBD.
Bahkan, Khofifah juga mengatakan, pemerintah daerah di tingkat Kabupaten atau Kota juga diminta menyumbangkan sebagian APBD-nya jika ada ruang keuangan yang cukup. Tak hanya gizi yang bisa ditingkatkan, donasi APBD juga diyakini mampu memperluas jangkauan penerima MBG.
Di hari yang sama, Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin juga menyarankan kemungkinan sumber daya di luar APBN untuk mendanai makanan bergizi gratis. Dia mendorong dana zakat untuk mendanai program-program prioritas Prabowo.
Dana zakat dianggap pembiayaan masyarakat karena zakat diterima langsung dari masyarakat. Dengan begitu, menurut Sultan, pemerintah tidak hanya menggunakan APBN saja.
“Bagaimana kita mendorong masyarakat untuk mengikuti program makan gratis bergizi ini? Antara lain, saya juga berpikir kemarin, kenapa tidak, kalau kita ingin melibatkan zakat kita yang sangat besar juga di sana, itu contohnya,” kata Sultan kepada wartawan di Gedung MPR /DPR/ DPD RI, Senayan, Pusat Prabowo membuka jajak pendapatnya
Saat ditanya pendapatnya mengenai dana zakat yang digunakan untuk mendanai makanan bergizi gratis, Presiden Prabowo Subianto sendiri tidak banyak berkomentar, hanya mengatakan ada yang mengurus dana zakat tersebut sambil menegaskan bahwa pemerintah pusat siap memberi makan kepada anak-anak Indonesia. pada tahun 2025.
“Ya saya kira ada pengurus yang mengurus zakat. Tapi yang jelas dari pemerintah pusat kita semua siap, anak-anak Indonesia akan diberi makan sampai tahun 2025,” ujarnya saat ditemui di Ritz-Carlton. hotel. Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2025).
Terkait usulan APBD untuk ikut pembiayaan Pangan Bergizi, Prabowo menyatakan persetujuannya. Ia mengatakan, pemerintah siap membuka pintu jika ada pemerintah daerah yang ingin ikut mensukseskan program tersebut. Yang penting tidak ada kebocoran dan program bekerja dengan efisien.
“Kemudian pemda, gubernur, bupati juga mau ikut, biar siapa saja yang mau ikut, boleh ikut. Yang penting efektif dan mencapai tujuan dan tidak ada kebocoran,” kata Ketum Prabowo. Organisasi Ekonomi
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pun sependapat dengan Prabowo. Persoalan penggunaan dana APBD untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis memang perlu dilakukan. Menurutnya, segala dukungan dari pemerintah daerah, termasuk dukungan fiskal, harus segera dilaksanakan.
Bantuan dari pemerintah daerah diyakini dapat mempercepat dan memperluas pelaksanaan program MBG yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Sejauh ini pemerintah melaksanakan MBG dengan dukungan dana nasional, ada sekitar Rp 71 triliun anggaran yang dipatok dalam APBN 2025 untuk program tersebut.
Tentu saja (bantuan APBD) bisa dilakukan dan sangat diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut, kata Dandan dalam keterangannya kepada wartawan, ditulis Kamis (16/1/2025).
Dandan menjelaskan, ada tiga hal yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk membantu program MBG. Pertama, menyiapkan infrastruktur SPPG dan penyaluran MBG, kedua, mengembangkan komunitas pengadaan bahan baku berdasarkan potensi sumber daya lokal. Ketiga, beberapa instansi di setiap pemerintah daerah dapat menyalurkan bantuan MBG khususnya kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.
Permasalahan seperti ini, kata Dandan, sudah dilaporkan langsung ke Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dengan harapan mendapat perhatian segera dari para pejabat tinggi di tingkat daerah.
Sementara terkait usulan dana zakat, pihaknya sejauh ini belum mengkaji persoalan tersebut. Semua masih fokus untuk memaksimalkan dana sebesar Rp 71 triliun dari APBN 2025. Dana sebesar itu diproyeksikan akan digunakan untuk program MBG tahunan yang sistem penyalurannya dilaksanakan dalam tiga tahap, dengan tujuan akhir menjangkau 15-17,5 juta penerima manfaat. pada akhir tahun 2025.
“BGN fokus dulu pada dana APBN sebesar Rp 71 triliun,” kata Dandan dalam keterangannya kepada wartawan. (p/n)