Jakarta –
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga 25 ribu orang dalam tiga bulan terakhir. Total korban PHK mencapai 59.796 orang hingga Oktober 2024.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, peningkatan PHK ini telah dibahas dalam rapat koordinasi bersama (rakor) bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan seluruh kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
Yassierli menjelaskan, rakor tersebut digelar untuk menyelaraskan kebijakan ketenagakerjaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta meningkatkan koordinasi terkait peningkatan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Pada Oktober 2024, pekerja yang terkena PHK sebanyak 59.796 orang. Jumlah ini bertambah 25.000 pekerja dalam tiga bulan terakhir,” kata Yassierli dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).
Untuk mengurangi peningkatan PHK di masa depan, Yassierli mendesak pemerintah daerah untuk merespons dengan cepat. Salah satunya adalah penciptaan sistem peringatan dini bagi perusahaan yang mungkin akan terkena PHK.
“Dengan adanya sistem peringatan dini diharapkan dapat meringankan dampak sosial dan ekonomi dari tingginya angka PHK,” jelasnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pembinaan Ketenagakerjaan dan Hubungan Ketenagakerjaan (Kemnaker) Jaminan Sosial Kementerian Tenaga Kerja Indah Anggoro Putri mengatakan, banyak penyebab gelombang PHK yang masih terjadi di Indonesia, seperti melambatnya ekspor produk tekstil dan pakaian jadi. , efisiensi perusahaan akibat persaingan global.
“Perubahan cara pemasaran dan penjualan ini merupakan dampak dari digitalisasi. Kemudian banyak produk pakaian impor ilegal yang masuk ke pasar Indonesia,” jelasnya.
Tonton videonya: Para ahli memperkirakan industri mana yang akan terkena gelombang PHK
(jam/jam)