Jakarta –
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti permasalahan harga beras yang masih berada di atas Harga Eceran Tinggi (HET) di banyak daerah. Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir menilai harga beras perlu dikendalikan mengingat rata-rata harga gabah masih relatif rendah.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan rata-rata harga beras medium dan premium pada minggu kedua Januari 2025 secara nasional berada di atas HET, kata Tomsey. Secara keseluruhan, harga beras pada minggu kedua Januari 2025 lebih tinggi 0,10% dibandingkan bulan Desember 2024.
Ini yang perlu dicermati. Kalau harga gabah di petani turun, tentu harga beras juga ikut turun, kata Tomsey dalam keterangannya, Senin (13/1/2025). 2025) mengatakan dalam pernyataannya.
Tomsey menekankan pentingnya pengendalian harga komoditas, termasuk beras yang masih di atas HET. Ia mengatakan, kerja sama antar pihak terkait sangat diperlukan dalam upaya ini. Kolaborasi ini, lanjut Tomsey, perlu melibatkan Bulog, yang merupakan penstabil harga komoditas seperti beras. Oleh karena itu, ia mendorong Bulog untuk mewaspadai masih tingginya harga beras di banyak daerah.
“Di daerah yang harganya tinggi Bu, kami minta Bulog fokus menggalakkan lebih banyak SPHP (pasokan pangan dan stabilitas harga) agar harga bisa turun,” jelasnya.
Berdasarkan pantauan Dticcom di portal harga pangan Badan Pangan Nasional, rata-rata harga beras premium adalah Rp 15.560 per kilo (kg). Harga tertinggi mencapai Rp 25.000 per kg di pegunungan Papua dan harga terendah mencapai Rp 14.000 per kg di DI Yogyakarta.
Lalu, untuk beras medium rata-rata harganya naik hingga Rp 13.600 per kg. Harga tertinggi di Papua Tengah mencapai Rp17.300 per kg dan terendah di Kalimantan Selatan Rp12.150 per kg. (benda/gambar)