Jakarta –
Menteri Keuangan Shri Mulyani Indrawati berbicara tentang lemahnya pertumbuhan di wilayah tersebut. Kurangnya pembangunan terbaik di kawasan ini membuat masyarakat frustrasi, katanya.
Perbendaharaan Negara menekankan perlunya transparansi APBD dikaji bersama. Sudut pandang kritis dari masyarakat juga diperlukan untuk mengawal kinerja pemerintah daerah.
“Kalau kita masih merasa kecewa, bagaimana pembangunan belum berdampak, yuk kita lihat kenapa pemerintahan daerah saya belum terbentuk, kalau saudara-saudara di daerah, mari kita buka bersama, mari kita maju. Apa yang didapat APBD dan berapa yang akan kita gerakkan? .
Dengan demikian, pembangunan nasional dapat tercapai secara bersama-sama. Meski ada potensi perbedaan pendapat, Sri Mulyani menilai hal tersebut wajar karena Indonesia adalah negara demokrasi.
“Pendapat itu wajar, kritik itu wajar, orang bilang negara terbuka, demokratis. Mari kita perbaiki, gunakan alat APBN rakyat ini, alat #Uang Kita, semua uang kita, rakyat,” ujarnya. . ditambahkan
Saat itu, dia menekankan pentingnya peran APBN dalam menjaga keamanan Indonesia. Segala sesuatu mulai dari pelayanan publik hingga penegakan hukum berperan dalam peran APBN.
“Kalau di jalan raya bisa jalan dengan nyaman, Indonesia aman, bukan hanya karena mendapat bantuan dan dukungan dari APBN.”
“Entah itu aparat penegak hukum, keamanan, pemerintah daerah, pelayanan publik. Kalau masyarakat masih bisa kecewa, tidak diharapkan, ayo kita perbaiki, ini negara kita ya, kalau kita fokus, itu bagus,” pungkas Sri Mulyani. (ly/hns)