Jakarta –
Pemerintah menyikapi isu pemutusan hubungan kerja massal (PHK) dan melemahnya kelas menengah di Indonesia. Terkait hal tersebut, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyebut pemerintah memiliki sejumlah insentif untuk meredam maraknya permasalahan PHK dan menurunnya kelas menengah di Indonesia.
Mari Elka Pangestu, Wakil Presiden DEN, mengatakan peran kebijakan fiskal adalah memberikan keringanan dengan memberikan program stimulus kepada masyarakat. Salah satunya dengan menunda kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan menerapkannya hanya pada barang mewah.
Mari menjelaskan, “Untuk mempertahankan hal tersebut yang menyebabkan terjadinya PHK, sisi permintaan melemah dan kelas menengah menyusut. Peran kebijakan fiskal adalah sebagai peredam guncangan dengan memperkenalkan program stimulus. Serta PPN untuk menunda kenaikan tersebut.” Dalam paparannya di Jakarta, Rabu (15/1/2025).
Lebih lanjut dikatakannya, banyak program insentif seperti bantuan sosial beras (Bansos) dan potongan tarif listrik sebenarnya menyasar masyarakat menengah ke bawah dalam rangka membantu sisi permintaan yang lemah.
“Untuk pekerjanya sendiri juga ada insentif bagi yang padat karya. Mereka diberi tunjangan 50% selama enam bulan, itu semua untuk membantu. Ada skema pelatihan ulang. Itu tip dari permintaan Dan,’ ‘ kata Mari.
Sementara dari sisi penawaran, kata Mari, ekonomi biaya tinggi juga menjadi salah satu faktor penyebab permasalahan seperti PHK dan melemahnya kelas menengah. Sebab, banyak regulasi yang membebani dunia usaha.
“Kalau soal impor, Online Single Submission (OSS) kurang berjalan baik. Saya kira pemerintah punya komitmen, bagaimana quick win ini bisa menjadi sinyal bahwa pemerintah sedang berupaya memperbaiki lingkungan dunia usaha,” ujarnya. Ini serius.”
Lebih lanjut, Mari mengatakan insentif bukanlah hal yang dicari para pengusaha. Sebaliknya, kata Mari, hal-hal mendasar seperti kepastian hukumlah yang penting agar pengusaha bisa mempunyai rencana matang dalam menjalankan usahanya.
“Itu bukan insentif yang dicari dunia usaha, kadang-kadang seperti itu, tapi memang dasar-dasarnya agar mereka bisa berdagang tanpa stres, ada kepastian, mereka bisa merencanakan tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) yang perlu dicantumkan cara penetapannya (UMP) “Jangan kaget, kita sudah hitung, ternyata jumlahnya berubah,” Mari Dikatakan.
Perlu kita tekankan lebih lanjut bahwa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) juga bisa menjadi solusi untuk mengurangi permasalahan tingginya PHK. KEK diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru.
“KEK sudah ada di banyak tempat, bagaimana kita menarik investasi, semoga supply chainnya juga. Ini yang sedang dibicarakan pemerintah. Yang utama adalah lapangan kerja. Pariwisata dan ekonomi kreatif juga sangat menjanjikan.” Menurut saya, kreativitas dan pariwisata bisa memberikan dampak langsung bagi masyarakat dan generasi Z,” ujarnya.
‘Mark Zuckerberg berencana memecat karyawan Meta yang berkinerja buruk’ Tonton juga videonya:
(penyunting/penyunting)