Jakarta –
Berdasarkan laporan tersebut, Negara Republik Indonesia (RI) menerima Rp520,08 miliar pada 2021-2024, mencatat nilai kerugian masyarakat.
Sementara itu, total realisasi kerugian proteksi di wilayah tersebut saat ini tercatat sebesar Rp496,69 miliar dengan kerugian proteksi sebesar 96% sepanjang periode 2021 hingga 2024.
Sementara itu, Ketua Ombudsman RI Mohammad Najih mengatakan dari 67 laporan yang diselesaikan sejak 1 Januari hingga 16 Desember 2024, kerugian partai yang hilang di masyarakat mencapai Rp 166,4 miliar.
Kerugian tahun 2024 berkisar Rp483.536 hingga Rp483.536. Rp80,83 miliar. “Diukur dari bidang ekonomi saja,” kata Naji di acara coffee morning kantor Ombudsman RI di Jakarta, Rabu (22/1/2025).
Berdasarkan catatan Ombudsman, penilaian potensi kerugian terhadap masyarakat dikurangi berdasarkan laporan yang diterima. Pada tahun 2023, nilai kerugian sebesar Rp 276,86 miliar dan mencapai Rp 213,55 miliar.
Pada tahun 2024, berdasarkan laporan masyarakat, nilai kerugian tercatat sebesar Rp189,88 miliar dibandingkan Rp166,49 miliar. “Untuk menjaga Indonesia ke depan, kita bisa menuju Indonesia emas dari atas, kita harus mencegah pengelolaan yang buruk,” jelasnya.
Sementara itu, Ombusdman mencatat pada tahun 2024, laporan masyarakat mengenai pelayanan publik akan meningkat menjadi 10.846. Jumlah ini naik 28% dibandingkan tahun lalu.
Pelaporan masyarakat meningkat sejak 2021, awalnya 7.148 pengaduan, kata Najih. Pada tahun 2022 meningkat menjadi 2.295 dan kemudian menjadi 8.452 pada tahun 2023.
“Jumlah ini meningkat 28% dari tahun lalu, dari total 10.846 laporan, termasuk laporan pemerintah dan pemberitahuan kebutuhannya,” jelasnya.
Laporan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah merupakan yang tertinggi dalam 10 kategori, kata Naji. Ia mengatakan, pertanian merupakan isu yang paling banyak dilaporkan, yaitu sebanyak 1.865 atau 17,17% pengaduan pada tahun 2024.
Sedangkan 1.353 (12,45%), pendidikan 1.039 (9,56%), transportasi 726 (6,68%), HAM dan politik 685 (6,31%), kepemimpinan 648 (5,96%), polisi 624 (5,74%), pedesaan 401 (3,69%). %), kesejahteraan 388 (% 3,57) dan kesehatan 325 (2,99%).
Simak Videonya: Sederet Masalah PPDB yang Diidentifikasi Ombudsman
(rd/rd)