Jakarta –
PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan dukungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan percepatan proses penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani terdaftar mulai awal tahun 2025. Percepatan penyaluran pupuk bersubsidi ini sejalan dengan Misi dan Program Prabowo pemerintahan Gibran Asta Cita bertujuan untuk mendukung swasembada pangan.
Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan, sekitar 600.000 petani berhasil membeli pupuk bersubsidi sejak 1 Januari 2025. Hal itu bisa dilakukan setelah pemerintah di bawah koordinasi Kementerian Koordinator (Kemenko) Gizi dan Kementerian Pertanian. Pertanian (Kementan). berhasil menyederhanakan kebijakan subsidi pupuk.
“Pupuk Indonesia mengucapkan terima kasih atas dukungan pemerintah sehingga surat keputusan (SK) alokasi pupuk tingkat provinsi atau kerajaan akan terbit 100 persen pada akhir tahun 2024. Hal ini tentunya akan membuat petani semakin percaya diri dan santai dalam menggunakan pupuk. pupuk bersubsidi di peternakannya di wilayah masing-masing,” kata Rahmad melalui keterangan tertulis, Rabu (22 Januari 2025). Hal itu diungkapkannya saat rapat koordinasi, Selasa, di Medan (21 Januari).
Ia menjelaskan, mulai 1 Januari 2025, pihaknya menyetujui iPubers sebagai media distribusi untuk memudahkan petani dalam menukarkan pupuk. Petani yang terdaftar hanya perlu menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Sedangkan pembelian pupuk bersubsidi yang dilakukan petani terdaftar sejak awal Januari hingga 19 Januari 2025 di dalam negeri berjumlah 688.386 transaksi yang dilakukan oleh 599.582 petani. Pada periode ini, 405.000 PLN telah dihapusbukukan. ton pupuk bersubsidi.
Khusus di Sumut, kata Rahmad, ada 8.000 petani yang membeli pupuk bersubsidi. Sebanyak 541 ton pupuk bersubsidi telah dihilangkan di wilayah Kabupaten Asahan sejak 19 Januari 2025.
“Kami mendorong pemanfaatan iPubers secara maksimal untuk menjamin pengelolaan distribusi pupuk bersubsidi yang lebih handal dan bertanggung jawab, serta memudahkan petani dalam melakukan pembelian,” kata Rahmad.
Ia juga menambahkan, Pupuk Indonesia bagian dari Kementerian BUMN siap mendukung optimalisasi penyederhanaan aturan ini dengan tetap menjaga ketersediaan stok. Hingga 19 Januari 2025, Pupuk Indonesia telah memperoleh pasokan pupuk bersubsidi nasional sebanyak 1,01 juta ton yang terdiri dari urea 574.238 ton, NPK 424.441 ton, dan organik 14.728 ton.
Sumber daya di Provinsi Sumut berjumlah 89 ribu. ton yaitu urea 58.417 ton, NPK 28.833 ton dan produk organik 1.959 ton. Untuk mendukung kelancaran distribusi pupuk bersubsidi di Sumut, Pupuk Indonesia juga menyediakan fasilitas yaitu 35 petugas lapangan, 29 gudang berkapasitas 145.229 ton, 82 distributor, 2.373 kios resmi.
“Kami berharap para petani khususnya di Sumut mengoptimalkan pembelian pupuk bersubsidi ini untuk mendukung pencapaian swasembada pangan nasional,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI Sudaryono menjelaskan, sesuai Instruksi Presiden (Inpres) tentang Pupuk, mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi telah disederhanakan, yakni dari Pupuk Indonesia akan disalurkan langsung ke gapoktan (petani). asosiasi). kelompok) atau pengecer.
“Daftar penerima pupuk bersubsidi dari Kementerian Pertanian biasanya kami sampaikan sebelumnya pada bulan April tahun ini, karena prosesnya yang tertunda dan banyak aturan yang harus kita lalui bersama. Alhamdulillah, hal itu berdasarkan kepemimpinan Presiden, penekanan Menko Pangan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan pangan. “Daftarnya akan kami berikan pada Desember 2024, sehingga pupuk sudah tersedia di kios pada Januari 1. , 2025,” jelasnya.
Dia mengungkapkan, rata-rata pembelian pupuk harian lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Ia juga optimis produktivitas pertanian dapat ditingkatkan untuk membantu meningkatkan swasembada pangan negara.
“Jika petani lebih cepat menggunakan pupuk, maka semangat mereka untuk bercocok tanam juga akan semakin besar. Ini juga menjadi faktor pendukung produksi,” ujarnya.
Tonton juga videonya: Detikcom Leadership Forum: CEO Pupuk Bicara Tantangan Pasokan Energi Hulu di NKRI
(acd/ega)