Jakarta –
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengusulkan upaya penindakan dari mana saja (WFA) menjelang libur Idul Fitri dan NYEPI. Tanggal yang diusulkan adalah 24-27 Maret 2025 atau sebelum perayaan kedua hari raya tersebut.
Saran tersebut menyuruh iblis untuk menjawab pekerja yang tidak terafiliasi (disebutkan)) yosalilily dan bisnis kabupaten. Menurut Yassierli, pihaknya menyambut baik keberadaan WFA pada periode tersebut.
Namun, kata dia, sebaiknya hal itu dibicarakan dalam Forum Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKS) Nasional. LCC tripartit nasional terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat buruh/pekerja.
“Persoalan terkait pekerja swasta akan kita bahas terlebih dahulu di LCS Tripartit Nasional. Karena ini bagian dari dinamika ketenagakerjaan,” kata Yasierly dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (25/1/2025 Pengusaha menanggapi usulan WFA).
Sementara itu, Ketua Umum Apindo, Bob Azam, menilai kebijakan tersebut tidak bisa digeneralisasikan ke seluruh pegawai. Pasalnya, ada beberapa jenis pekerjaan yang masih memerlukan kehadiran fisik agar dapat terlaksananya produksi.
“Mungkin sebaiknya kita memikirkan pabrik, jasa, dan lainnya yang membutuhkan kehadiran fisik. Kami berharap logistik dan dunia usaha secara umum tidak dirugikan dengan kebijakan ini atau menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi,” ujarnya saat dihubungi Dettycom.
Namun, Bob mengatakan kebijakan WFA bisa diterapkan pada aparatur sipil negara (ASN) yang kehadiran fisiknya tidak terlalu penting. Sementara itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Jaminan Sosial dan K3 DPP APINDO DKI JAKARTA, NURJAMAN, mengatakan pemerintah akan mengevaluasi usulan tersebut.
Meski memuji Kementerian Perhubungan yang memulai WFH, Nurjaman meminta agar para pelaku usaha diajak angkat bicara mengenai isu tersebut. Pasalnya, Nurjaman mengatakan beberapa sektor harus tetap melayani masyarakat.
“Tapi itu tidak mungkin dan tidak ada yang bisa menarik semua perusahaan harus diperlukan, mengundang dunia bisnis untuk berbicara. Dan untuk pandangan tertentu untuk berbicara. Dan untuk pandangan tertentu untuk berbicara. Dan untuk pandangan tertentu untuk berbicara. Dan untuk a penampilan tertentu karena mereka tidak akan dibungkus oleh Gereja, “Dia di bawahnya. .
Sebelumnya, usulan tersebut disampaikan Dudi dalam rapat kerja gabungan dengan Komisi V DPR pada Kamis, 2 Januari 2025. Usulan tersebut disampaikan karena adanya dua hari libur nasional, yaitu tanggal Nepi dan Idul Fitri.
Libur Neype akan jatuh pada 28 Maret 2025, sedangkan libur Idul Fitri akan dimulai pada 30 Maret 2025. Melihat waktunya, Yudi menilai waktunya sudah sangat dekat bagi para pemangku kepentingan untuk bisa mengurangi kemacetan lalu lintas.
“Kami melihat 28-30 lebih itu agak menantang mengingat kita punya waktu 3 hari untuk mengakomodir pemudik. Rasanya ini masa yang menantang, itu yang akan kita tawarkan 24-27 lebih untuk pelaksanaan pekerjaan atau WFA,” kata Dudi, kata Dudi. Kamis (23/2/2025).
Simak video ini: Tanggapan Menteri Koordinator PMK terhadap wacana bekerja dari mana saja jelang libur Idul Fitri
(Idyly / ARA)