Iacarta –
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana untuk mengambil pembayaran PT Taspen (PNS) Public Server (PNS) dan Pt Asabri (Persero). Ini termasuk pensiunan untuk TNI dan poli.
Direktur Kementerian Keuangan -Jenderal Astera Primanto Bhakti mengatakan pembayaran pensiun ASN telah dilakukan oleh Taspen dan Asabri. Di masa depan, tugas itu diambil oleh institusi, Direktorat Harta Karun Umum (DJPB).
“Di masa depan, kami berencana melakukan pembayaran (pensiun) tetap melalui mitra, tetapi mereka yang melakukan pemasangan Taspen. Ini dibuat dari kami di Direktur Jenderal Treasure,” kata Astera dalam audisi (RDP) dengan perwakilan komisi dengan komisi tersebut House Xi Ri, Kamis (6/6/2025) kemarin.
Astera menggambarkan rencana tersebut sebagai upaya untuk menjadi lebih efektif dan efisien. Karena, katanya, fungsi DJPB kira -kira sama dengan Tasspen dan Asabri.
“Citra kecil tentang apa yang kami lakukan untuk masa depan. Di sini kami sedang membangun proses bisnis di depan, yang berharap untuk lebih efisien, efektif dan produktif. Karena ada banyak fungsi seperti yang dilakukan Taspen dan Asabri,” katanya.
Astera menjelaskan bahwa ia berencana untuk menyimpulkan tingkat pembayaran pensiun yang telah diimplementasikan. Awalnya, ada empat tahap pembayaran pensiun.
Pertama, Tasspen dan Asabri mengirim uang dari pensiun ke DGT. Level akan dipotong karena akan segera membawa data refleksi dengan kedua perusahaan.
Ini juga mengelola sistem informasi pembayaran pensiun dan mengontrol distribusi biaya pensiun. Selain itu, kirim laporan keuangan lebih dari transaksi pensiun.
“Kemudian manfaat program program, pengumpulan tingkat pensiun, laporan dan akuntabilitas dan investasi dalam sumbangan pensiun,” katanya. (Help/Ara)