Jakarta –
Presiden Prabowo diperkirakan akan menghadapi banyak masalah ekonomi di masa depan. Para ekonom juga telah menjelaskan beberapa tantangan ini.
Teguh Dartanto, Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), mengatakan situasi perekonomian Indonesia saat ini dinilai masih baik dan stabil, namun pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto diharapkan dapat mengambil langkah-langkah strategis. . untuk menjawab berbagai tantangan ekonomi yang dihadapinya.
“Kondisi perekonomian Indonesia saat ini masih baik dan stabil, namun kita perlu mulai meningkatkan kewaspadaan. Diperlukan langkah-langkah strategis terhadap penurunan harga (deflasi) selama 5 bulan berturut-turut, yaitu penurunan sekitar 9,5 juta jiwa di negara ini. kelas menengah, PHK, dan lebih banyak lagi “kondisi tidak menentu di luar negeri”. Lebih baik waspada daripada berpuas diri,” kata Teguh, dikutip Rabu (23 Oktober 2024). dalam pernyataannya.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kabinet Indonesia Progresif, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangg Hartarto mengumumkan bahwa situasi perekonomian Indonesia tetap stabil. Inflasi dipandang rendah dan stabil, namun kelompok bahan makanan yang bergejolak (volatile food) telah turun ke tingkat yang rendah.
Kondisi pasar keuangan Indonesia relatif terjaga. Rupiah relatif lebih baik dibandingkan beberapa negara Asia lainnya, -1,05% year-on-year (ytd). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pun menguat 3,94% ytd hingga mencapai rekor tertinggi sepanjang masa di 7905,39 pada 19 September 2024. Peringkat investasi Indonesia juga positif. Pemeringkatan dan Informasi Investasi, Inc. (R&I) mengafirmasi Sovereign Credit Rating (SCR) Indonesia pada BBB+, dua tingkat di atas investment grade, dengan prospek positif.
Meski demikian, ia menilai pemerintah menghadapi banyak tantangan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat deflasi Indonesia pada September 2024 sebesar 0,12%. Deflasi ini merupakan yang kelima berturut-turut pada tahun ini dan terparah dalam lima tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Hal ini dianggap sebagai indikator bahwa pendapatan atau uang di masyarakat sedang menurun, atau pendapatan sedang menurun. Salah satu pengemudi menjelaskan, terjadi PHK (perampingan) di beberapa daerah. Bahkan Departemen Sumber Daya Manusia mencatat sekitar 53.993 pekerja terkena PHK pada Oktober 2024.
PHK tersebut terutama terjadi pada sektor industri pengolahan, tertinggi terjadi di 3 provinsi yakni Jawa Tengah, Banten, dan Jakarta. Selain itu, jumlah penduduk kelas menengah yang selama ini dianggap sebagai bagian dari kemajuan ekonomi juga mengalami penurunan. BPS mencatat proporsi penduduk kelas menengah turun dari 21,4% pada tahun 2019 menjadi 17,1% pada tahun 2024 berdasarkan pengeluaran.
Belum lagi konflik geopolitik Eropa antara Rusia dan Ukraina yang terus memberikan tantangan terhadap perekonomian global. Hal ini diperparah dengan perang di Timur Tengah yaitu masalah Israel-Palestina yang semakin meluas ke negara-negara sekitarnya.
Teguh menegaskan, ke depan berbagai tantangan tersebut harus segera diperhitungkan. Harapannya, harapan yang dirumuskan pemerintahan baru dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025.
“Kebijakan jangka pendek bisa berupa penundaan pemberlakuan PPN 12% dan perluasan bantuan sosial kepada kelompok kelas menengah yang terkena dampak PHK. Kemudian, dalam jangka panjang, pemerintahan Prabowo-Gibran harus fokus pada penciptaan lapangan kerja di sektor formal. kata Presiden. Lanjut Teguh. .
Selain itu, bantuan sosial masih dibutuhkan tidak hanya bagi kelompok ekonomi bawah. Ia mengatakan, masyarakat kelas menengah tertindas juga memerlukan bantuan sosial agar tidak menjadi miskin.
Menurutnya, penyaluran bansos secara nontunai berdasarkan nama dan alamat merupakan solusi yang baik untuk mencegah kebocoran. Bisa juga disalurkan dengan menawarkan bantuan sosial, misalnya melalui sistem aplikasi on-demand. Dimana kelompok kelas menengah bisa mendaftar untuk kesejahteraan ketika di-PHK.
“Pemerintahan baru tidak boleh banyak memberikan janji yang tidak realistis dan melontarkan berbagai pernyataan yang tidak produktif. Selain itu, pemerintah juga harus segera memberikan solusi realistis terhadap pengurangan jumlah kelas menengah dan program aksi protes kelas menengah,” ujarnya. ditambahkan.
Simak videonya: Peluang Pertumbuhan Ekonomi Dini di Era Prabowo-Gibran
(dari/dari)