Jakarta –
Tampaknya mustahil bagi Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mendirikan badan pendapatan negara. Hal itu diungkapkan oleh Anggota Dewan Pakar TKN Drajad Wibowo dari Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Rencananya Departemen Pendapatan Negara akan menggantikan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah Kementerian Keuangan.
Menurut Dradjad, penundaan Badan Pendapatan Negara karena Sri Muliani Indrawati yang masih menjabat Menteri Keuangan di kabinet Prabowo tidak setuju.
Yang jelas entah sampai kapan ditunda. SMI (Shri Muliani Indrawati) selalu menentang pemisahan diri, kata Drajad saat dihubungi detikcom, Jumat (18/10/2024).
Bagaimana tanggapan Sri Mulian? Saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat menjelang siang, Jumat (18/10/2024), Sri Mulian enggan berkomentar mengenai Badan Pendapatan Negara. Mendengar pembentukan Departemen Pendapatan Negara, ia hanya diam dan bergegas menuju Istana Negara.
Selepas meninggalkan Gedung Negara, Sri Mulian kembali ditanyai mengenai hal tersebut. Jawabannya tetap sama, tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Segera setelah pertanyaan tersebut, dia bergabung, tersenyum dan berterima kasih kepada grup media.
Terima kasih, kata Sri Muliani sambil tersenyum kepada awak media di Istana.
Beberapa hari lalu, saat menemui Presiden terpilih Prabowo Subianto di rumahnya beberapa hari lalu, Shri Mullian melontarkan pernyataan singkat tentang nasib Badan Pendapatan Negara.
Menurut Muliani, tidak ada rencana pemisahan Kementerian Keuangan dari Badan Pendapatan Negara dan menegaskan Kementerian Keuangan adalah satu.
“Tidak ada. Kementerian Keuangan masih sama,” Sri Mulian, di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).
Tonton video Shri Muliani: Prabowo meminta saya menjadi Menteri Keuangan
(hal/jam)