Jakarta –
Selasa (11/5/2024) Menteri BUMN Eric Tahir bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindana, hari ini, Selasa, di Kantor Kementerian BUMN. Dalam kesempatan tersebut, kedua pemimpin membahas kerja sama strategis untuk mempercepat program swasembada pangan nasional.
Eric mengatakan, pertemuan tersebut menyoroti pentingnya kerja sama Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Gizi Nasional dalam penerapan program Pangan Gizi Gratis (MBG) yang diusung Presiden Prabowo Sabianto.
Saya mendukung koordinasi Kementerian BUMN dan Badan Gizi Nasional untuk mempercepat program kedaulatan pangan, kata Eric melalui keterangan tertulis.
Eric mengatakan, salah satu poin utama yang dibahas adalah inisiatif pembentukan Unit Pelayanan Gizi (SP) yang dirancang untuk memberikan pangan bergizi kepada masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
Untuk membangun SP ini, kata Erik, dibutuhkan dana investasi kurang lebih Rp3 miliar – Rp5 miliar. Dana tersebut bersumber dari APBN, SP bekerjasama dengan BUMN, instansi seperti TNI, BUMDes dan pihak swasta.
Dalam operasionalnya, lanjut Erick, SP akan dibiayai APBN dengan anggaran rata-rata Rp11 miliar per tahun. Biaya operasional ini mungkin berbeda-beda tergantung lokasi, biaya pangan, dan logistik di masing-masing wilayah.
“SP juga membutuhkan ekosistem yang terintegrasi dari beberapa BUMN, khususnya BUMN klaster pangan seperti BLOG, RNI dan PTPN,” kata Eric.
“BUMN akan menjadi garda terdepan dalam mendukung program strategis nasional. Dengan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, saya optimis mampu mencapai tujuan kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” lanjutnya
Dijelaskannya, SP ini bertujuan untuk memberikan makanan bergizi gratis kepada sekitar 3.000 peserta satu kali sehari atau lima kali seminggu pada Senin hingga Jumat.
“Program ini merupakan pilot project di Magaling dan menunjukkan potensi positif dalam meningkatkan gizi masyarakat,” ujarnya.
Erick juga memastikan dukungan penuh terhadap program ini dan menyoroti pentingnya peran BUMN dalam membangun ekosistem yang terintegrasi untuk mendukung operasional SP. Menurutnya, koordinasi antara kementerian lembaga negara, lembaga negara, dan Badan Gizi Nasional merupakan hal mendasar dalam mencapai tujuan kedaulatan pangan.
“Melalui kerja sama yang erat, kita dapat memastikan distribusi pangan bergizi yang adil dan berkelanjutan di Indonesia,” tambahnya.
Tonton Juga Video: Dosen IPB Dadan Hindana Menjadi Kepala Badan Gizi Nasional
(sst/hns)