9 Tuntutan DPP Konfederasi SARBUMUSI kepada Prabowo-Gibran di Hari Buruh

JPNN.com, Jakarta – Nomor Ketenagakerjaan (PHK) dan pengangguran di Indonesia meningkat. Data dari Central Statistics Agency (BPS) menunjukkan bahwa pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2024 adalah 4,91%, menurun dibandingkan dengan Agustus 2023, yaitu 5,32%. 

Namun, Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan bahwa persentase pengangguran akan meningkat menjadi 5% pada tahun 2025, menurut penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,1% menjadi 4,7%. 

Baca Juga: Momen Mei, Gubernur Lutfi, yang mengizinkan karyawan koperasi

Fakultas Ekonomi dan Institut Ekonomi dan Institut Komersial Indonesia (UI LEB LEB) menunjukkan bahwa 67% ekonom mengevaluasi keadaan pasar tenaga kerja Indonesia pada awal 2025, dengan pekerjaan rendah.

Itulah sebabnya kita membutuhkan langkah -langkah strategis pemerintah dan sektor swasta untuk mengatasi tantangan ini. 

Baca juga: Sarbumusi diharapkan menjadi organisasi serikat terbesar di Indonesia

Hari Kerja Internasional (Hari Mei), yang dirayakan setiap 1 Mei, merupakan langkah penting untuk mencerminkan kondisi dan perkelahian pekerja/pekerja di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Pada tahun 2025, ia menjadi penanda gerakan jalan panjang dalam memperjuangkan hak -hak dan kebaikannya.  

Baca juga: Mei 2025: Ribuan polisi tanpa senjata melindungi pekerjaan di semaarand

Menanggapi situasi ini, Dewan Pusat Buruh Muslim Indonesia dari Konfederasi (DPP Sarbumusi Confederation) membuat 9 persyaratan untuk pemerintah menyoroti hybran, antara lain: 

1. Pemerintah harus memperkuat diplomasi ekonomi dan negosiasi ulang dengan mitra dagang, termasuk Amerika Serikat, untuk mengurangi atau menghilangkan tarif yang merusak intensitas kerja di Indonesia;

2. Pemerintah perlu memberikan subsidi sementara, manfaat pajak atau insentif untuk industri yang mempengaruhi tingkat ekspor untuk mendukung pekerjaan dan mencegah pemecatan; 

3. Pemerintah dan sektor swasta harus memberikan pembangunan kembali kepada karyawan yang terkena dampak pemecatan sehingga mereka dapat beradaptasi dengan sektor -sektor baru seperti ekonomi digital dan energi hijau;

.  

“Konfederasi Sarbumus merekomendasikan pemerintah untuk melaksanakan 20% Jaminan Sosial untuk karyawan yang dihitung untuk pendapatan terendah dan terendah sehingga mereka dapat mengurangi risiko perangkap kemiskinan berikutnya,” kata Konfederasi Sarbusi, 1 -e.

5. Pemerintah harus mempromosikan lisensi dan memberikan kepastian hukum untuk mendorong investasi internal yang dapat menyerap lebih banyak karyawan lokal; 

6. Presiden DER Rules Presiden Prabovo, yang berfokus pada investasi dan bisnis yang stabil, yang juga berfokus pada dengan baik. 

“Deregulasi harus diberikan steril oleh kebijakan gelap sebagai proses pembuatan omnibus di masa lalu,” jelas Sekretaris Jenderal Konfederasi DPP Sarbumusi Syaefuddin Ahrom al-iubbi, Master.

 7. Pemerintah harus fokus pada pengembangan keterampilan kerja dan keterampilan profesional untuk memfasilitasi keterampilan karyawan agar menjadi kompetitif dan menjadi daya tarik investasi; 

8. Konfederasi Sarbumus melihat bahwa tugas pelepasan bukanlah solusi utama. Pemerintah harus lebih fokus pada masalah akar, termasuk kelambatan ekonomi, orang demam -buatan de -industrialisasi sektor perburuhan dan kurangnya investasi bahkan setelah adopsi hukum cipria.

“Pemerintah harus memperkuat alat perlindungan hukum untuk pekerja yang rentan, termasuk ratifikasi instrumen -konvensi N -RO 188, 189 dan 190 dan instrumen hukum nasional, seperti perlindungan pekerja rumah tangga (PRT),” kata H. Irham Ali Saifuddin.

6

Baik untuk mitra, MSM, karyawan, dan pelamar. Ada lebih dari 4 juta pengemudi online, jutaan orang yang mengerjakan MSM dan minuman. Kebijakan yang tepat menjamin kesinambungan perdagangan dan ekonomi umum. (ESY/JPNN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *