goyalorthodontics.com, Semarang – Departemen Pendidikan dan Budaya Pusat Jawa Tengah (Disdikibud Central Java) menekankan bahwa implementasi prasyarat siswa baru (SPMB) 2025 tidak bebas dari pajak ilegal (pemerasan).
CEO Java Distikbuds Sadismin telah menyampaikan kewajiban untuk mempertahankan prinsip -prinsip keadilan, keterbukaan, keterbukaan, tanggung jawab, keadilan dan non -diskriminasi dalam semua tahap SPMB.
Baca juga: Ini adalah masalah pajak SPMB, orang tua perlu tahu
“Alhamdulillah, sejauh ini tidak ada tanda -tanda pemerasan dalam proses SPMB. Kami menjaga prinsip -prinsip privasi dan keadilan. Siapa pun tidak boleh bermain dengan proses ini,” kata Sadisminas, Senin (6/23).
Dia mengatakan akan mengambil tindakan tetap terhadap seseorang yang tampaknya telah membuat langkah -langkah korup ini. Sanksi dapat berupa peringatan verbal yang ditulis oleh denda yang disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku.
BACA JUGA: WAKA MPR mendorong SPMB untuk dapat mewujudkan sistem yang transparan, bertanggung jawab dan jujur
Sadisimin juga mengimbau orang tua dari siswa baru di masa depan (CMB) sehingga mereka tidak akan dapat dengan mudah percaya tawaran untuk membantu melewati anak -anak mereka melalui pita belakang dengan menghabiskan jumlah uang.
“Tentu saja, orang tua siswa meminta mereka tidak dikonsumsi karena masalah pemerasan dan sejenisnya,” katanya.
Baca Juga: Pusat Pendidikan dan Korupsi KPK & Polri Monitor SPMB 2025 Center, Berani untuk membeli dan menjual tempat lagi?
Menurutnya, sejauh ini 2025. Proses SPMB berjalan dengan lancar, aman dan dikendalikan. Beberapa hambatan teknis yang terjadi segera diselesaikan.
Dia memberikan contoh kesalahan dari situs web sekolah koordinat – klasifikasi piagam penugasan yang salah untuk informasi penerima Integrated Social Welfare Data (DTK), yang belum optimal.
“Kami segera meningkatkan jika ada kesalahan seperti koordinat, atau piagam yang tidak boleh sama, tetapi ditulis dengan tindakan. Segala sesuatu yang kami koreksi dengan benar,” katanya.
Ini juga melanjutkan periode gangguan DTK untuk memastikan bahwa peserta tidak dapat disetujui oleh jalur, seperti P1, P2 dan P3.
“Awalnya ditutup pada 3 Juni, kami diperluas hingga 7 dan 17 Juni. Kami berharap bahwa anak -anak dari keluarga miskin dapat terus belajar,” katanya. (WIS/JPNN)