goyalorthodontics.com, Jakarta – Kementerian Lingkungan Hidup, Periksa Perusahaan di Raja Ampat terkait dengan operasi Nikkel di empat pulau, termasuk Gag, Manuran, Kawei dan Hanyifun.
Undang -undang ini telah diterima oleh penduduk mengenai kegiatan yang ditentukan yang berdampak pada lingkungan.
Baca juga: Senator Western Papua File Wamafma meminta pemerintah untuk menutup tambang nikel di Raja Ampat.
Menteri Lingkungan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan bahwa empat perusahaan PT adalah GN Galand, Pt Asp tentang Manuran, Pt KSM di Kawei dan MRP PT di pulau Hanyifun.
Hanif mengatakan bahwa untuk Pt GN, kelompoknya akan mempertimbangkan untuk menyetujui lingkungan untuk perusahaan.
Masih dibaca: Bahlil Merseed Nicken Minine di Raja Ampat. Mengapa ada?
Dia menjelaskan sesuai dengan evaluasi di bidang ini di PT Teknis GN. Aturan semua yang dibutuhkan nikel
Namun, dia mengatakan bahwa ada sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Pertama -tama, kegiatan pencarian PT GN berada di sebuah pulau kecil sesuai dengan rencana hukum pertama pada tahun 2014 mengenai amandemen undang -undang ke -27 pada tahun 2007, terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau -pulau kecil.
Baca juga: Nickel Mine in the King, Komite VII DPR: Tarik Perusahaan Lisensi Lisensi
Kemudian, ia mengatakan bahwa kedua kalinya melibatkan perlindungan ekosistem Raja Ampat, di mana partainya masih mempertimbangkan banyak faktor, seperti pemrosesan teknologi dan pemulihan.
Dia melanjutkan untuk PT ASP. Partainya akan memeriksa dengan mempertimbangkan persetujuan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan untuk menunjukkan polusi dan kerusakan lingkungan.
Penemuan kelompoknya menunjukkan bahwa kolam yang rusak menyebabkan sedimen tinggi dan laut yang sangat suram.
Seperti yang dia katakan, dia mengatakan bahwa dia menerima PT KSM Award, yang melakukan kegiatan di daerah 5 hem.
Untuk MRP PT berikut, dalam hal pembatalan kegiatan survei yang dilakukan tanpa dokumen persetujuan lingkungan.
“Karena itu, karena aktivitasnya tidak terlalu terpengaruh, kami berhenti karena tidak ada aktivitas dalam MRP ini,” katanya.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Barat Daya Papua melihat kembali ke Rencana Luar Angkasa dan penelitian tentang lingkungan strategis. Selain itu, KLH akan bekerja sama dengan tiga kementerian terkait, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), berlayar dan perikanan dan Kementerian Kehutanan untuk menangani masalah ini.
“Untuk waktu yang lama, kami telah merencanakan perjalanan untuk melihat kondisi lapangan seperti Menteri Energi dan Mineral,” katanya (Antara/JPNN).
Baca artikel lain … Dipo Nusantara DPR sangat dihargai. KLH SEAL 4, Gerakan Cepat di Area Raja Ampat.