Jakarta – Fraksi PDI -PDI di Parlemen Indonesia meminta pemerintah untuk menghentikan sejarah nasional menghilangkan 17 Agustus 2025.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, x dari faksi PDIP adalah Wijayati, dan penulisan ulang sejarah bahwa proyek tersebut harus dihentikan.
BACA JUGA: Sejarah Penolakan Versi Zona Panjang, Hakim Mk Arief adalah untuk mengenang hujan es dan netralitas
“Kami sangat ingin proyek penulisan ditangguhkan, karena melukai poemika dan banyak pihak terluka.”
Menteri Kebudayaan Saya untuk Menteri Kebudayaan Budaya Budaya Budaya Budaya Budaya pada tahun 1998 mengatakan faksi PDIP dianggap sebagai fraksi PDIP, katanya.
Baca juga: Muhammadiyah: Keputusan Pemerintah untuk Mengekspor Makanan Laut Tertinggi, Keadilan Lingkungan
Diketahui, diulangi pada tahun 1998, pada tahun 1998, bahwa serangan massal itu dikabarkan tanpa bukti.
Secara khusus, Esti memilih untuk mengundurkan diri dari tim yang ditulis ulang dari banyak sejarawan, dan proyek ini merupakan masalah serius.
Baca juga: Buku Sejarah Ala Longli Zone, Dasco: Jangan Menyebabkan Kepentingan Pemerintah
“Ya, ada banyak masalah, jadi PDI dari fraksi PDI Perjuangan di Komisi X, di mana proyek penulisan bersejarah ini ditangguhkan.
Esti saya harus duduk bersama untuk membahas tanggal semua pihak pemerintah.
“Duduk bersama lebih banyak sejarawan harus diakumulasikan dan tertarik. Jangan biarkan prinsip lagi untuk menciptakan potensi yang lebih besar dalam komunitas yang lebih luas,” katanya.
Esti saya mengatakan bahwa pandangan resmi tentang faksi PDIP akan dikirim hingga saat ini dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang lama.
“Dalam pertemuan itu, kami akan secara resmi mendaftar untuk menghentikan proyek penulisan historis ini, karena memiliki banyak masalah, termasuk dunia internasional,” katanya. (Ast / jpnn)