Respons Putusan MK, Pimpinan MPR Bicara Konsekuensi Perpanjangan Masa Jabatan

JPNN.com, Jakarta – Wakil Presiden Majelis Majelis Majelis yang Dapat Dikenakan

Read More : Tabrakan Maut Mobil Lawan Arah vs Bus Rombongan Bonek, Rokok Ilegal Terkuak

“Kami masih membaca keputusan untuk Konstitusi, tetapi hasilnya pada tahun 2024 ditambahkan pada tahun 2034 pada tahun 2031,” Eddie (6/27).

Membaca pada saat yang sama: Fahri Buysmelmy mendistribusikan efek dari Pengadilan Konstitusi Halaman pada Pemerintah Khusus

Meskipun Presiden Partai Nasional Mandat (PAN) juga mengatakan bahwa anggota DPRD telah memperluas potensi dengan keputusan Mahkamah Konstitusi.

“Demikian pula, anggota Dognat atau provinsi kota selesai dalam dua tahun kemudian,” tetap saja.

Baca waktu yang sama: SABAM SINAGA CALL GRATIS MK DISPICE SD-SMP Sehingga Sistem Pendidikan Nasional adalah Sistem Pendidikan Nasional

Eddie juga menyebutkan bahwa keputusan Nomor Pengadilan Konstitusi 135 / pubu-xxsii / 2024 juga menambahkan hasil dalam bentuk keuangan.

Karena dia mengatakan, keputusan terbaru akan memenuhi pemilihan nasional dan regional.

Membaca juga: Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pemilihan nasional dan regional dipisahkan, Kementerian Pelajaran menanggapi

“Karena hasil dari biaya dengan implementasi yang berbeda juga memikirkan sesuatu,” kata EDI.

Selain itu, ia tetap menjadi hasil dari biaya anggota Parlemen Indonesia dan DPRD I dan II bersama -sama untuk menjadi sukses.

“Sekarang tidak bisa lagi diperpanjang menjadi biaya untuk setiap anggota lebih banyak lagi,” Eddy.

Pengadilan Konstitusi telah memutuskan untuk mengirim pemilihan nasional dan lokal setelah keputusan 135 / PU-XXAI / 2024.

Pengadilan Konstitusi adalah pemungutan suara nasional yang terpisah satu sama lain dan telah diberikan kepada pemilihan setempat selama 2 tahun. (End / jn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *